Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang lebih dikenal dengan SPBE/e-gov, merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Peran BSSN dalam SPBE

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, BSSN memiliki tiga peranan dalam Audit Keamanan SPBE. Ketiga peran tersebut adalah:

  1. pelaksana Audit Keamanan SPBE untuk tingkat nasional (Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional);
  2. penyusunan peraturan terkait standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE; dan
  3. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

    Ketiga peran tersebut mewajibkan BSSN untuk membangun ekosistem pelaksanaan Audit Keamanan yang terdiri dari Auditor dan Lembaga pelaksana audit. Selain itu BSSN juga perlu memberikan literasi terkait pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

Progres BSSN

Pada tahun 2020 telah dilakukan penyusunan Rancangan Perban BSSN tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dan Instrumen Audit Keamanan SPBE yang disusun guna mewujudkan Audit Keamanan SPBE yang sesuai standar dan mewujudkan keseragaman tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

 

 

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN