Terima Anugerah Mitra Bhakti Husada Kementerian Kesehatan Bukti Komitmen BSSN terhadap Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Serta Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19

Jakarta, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meraih penghargaan Mitra Bhakti Husada, Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) dari Kementerian Kesehatan. Mitra Bhakti Husada merupakan apresiasi atas upaya mitra Kementerian Kesehatan dalam memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja. Penyerahan penghargaan dilakukan di gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (29/11).

Perwakilan BSSN bersama 20 instansi lainnya menerima penghargaan dari Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam Kategori K3 Perkantoran dan Penerapan Protokol Kesehatan.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan penghargaan tersebut merupakan penanda keberhasilan kerja keras semua elemen baik di instansi maupun perusahaan sebagai pelaksana Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif dan K3.

“Penghargaan ini patut dibanggakan sebagai penanda keberhasilan berbagai upaya yang sudah Bapak/Ibu lakukan terkait keselamatan kerja di kantor” ungkap Kunta.

Penghargaan bagi BSSN diterima oleh tenaga medis BSSN dr. Endang Pertiwi.

“Terima kasih kepada segenap tenaga kesehatan, tim sarana dan prasarana, personel keamanan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam membantu penilaian K3. Semoga kedepannya BSSN bisa lebih baik lagi dalam pelaksanaan K3 dan penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19,” ujarnya.

Anugerah Mitra Bhakti Husada Tahun 2021 tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Kesehatan Nasional ke-57. Penghargaan diberikan setelah dilakukan verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Protokol Kesehatan COVID-19 berbagai instansi di seluruh Indonesia.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Sinergi Wujudkan Keamanan Transformasi Digital Pemerintahan, BSSN RI dan Kemenko PMK Tanda Tangani Kerja Sama Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Jakarta, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) menjalin kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait keamanan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik Kemenko PMK di Ruang Heritage Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Dokumen MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala BSSN RI Hinsa Siburian dan Menko PMK Muhadjir Effendy sedangkan, naskah PKS ditanda angani oleh Kepala Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN RI Jonathan Gerhard dan Kepala Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kemenko PMK Budi Prasetyo.

Hinsa menyampaikan tujuan kerja sama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik di lingkungan Kemenko PMK.

“Saya berharap, pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kemenko PMK mampu mengoptimalkan pelayanan internal dan eksternal dalam bentuk transaksi elektronik yang efektif, aman dan terpercaya,” kata Hinsa.

Nota Kesepahaman tersebut, lanjut Hinsa, merupakan komitmen bersama antara BSSN RI dengan Kemenko PMK dalam mewujudkan keamanan siber di lingkungan pemerintahan melalui pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui workshop, pelatihan, konsultasi, evaluasi keamanan informasi, dan sharing informasi.

Muhadjir Effendy mengatakan kerja sama dengan BSSN tersebut merupakan salah satu perwujudan kebijakan pemerintah terkait implementasi e-government sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“Adopsi teknologi informasi dan komunikasi, sambungnya, telah diterapkan untuk menunjang proses bisnis organisasi yang mempunyai tusi utama dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan,” ujarnya.

Untuk memperluas proses transformasi digital, sambungnya, kami berinisiasi untuk memanfaatkan tanda tangan digital, sehingga para pejabat di lingkungan Kemenko PMK dapat menandatangani dokumen atau naskah dinas secara elektronik di manapun dan kapanpun tanpa dibatasi tempat dan waktu.

“Saya menyampaikan apresiasi atas kesepakatan ini, dan mengucapkan terima kasih atas dukungannya dalam mewujudkan penggunaan sertifikat elektronik di Kemenko PMK. Semoga Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini mendorong kita semua untuk menjadi lebih baik,” tutupnya.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

BSSN Gelar FGD Profil Keamanan Siber untuk Penguatan Ekosistem dan Tata Kelola Sektor Energi dan Sumber Daya Alam

Jakarta, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Profil Keamanan Siber bertajuk Penguatan Ekosistem dan Tata Kelola Sektor Energi dan Sumber Daya Alam (ESDA) di Gran Melia Jakarta, Selasa (30/11/2021).

FGD dibuka secara daring oleh Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Suharyanto. Dalam kesempatan tersebut Suharyanto menyatakan profil keamanan siber suatu organisasi menggambarkan upaya pertahanan organisasi terhadap serangan siber.

“Profil keamanan siber suatu organisasi mencakup upaya pemenuhan kebijakan keamanan informasi, peningkatan kualitas SDM, pemenuhan peralatan teknologi informasi yang memadai, penguatan management risiko serta tindakan keamanan yang telah diterapkan baik fisik ataupun nonfisik,” ungkap Suharyanto.

Suharyanto menyatakan pemerintah melalui BSSN berupaya mewujudkan profil keamanan siber seluruh pemangku kepentingan keamanan siber sesuai dengan standar pengelolaan keamanan siber.

“BSSN tidak bisa bekerja sendiri, strategi BSSN untuk mewujudkan profil keamanan siber yang sesuai dengan standar pengelolaan keamanan siber adalah dengan berkolaborasi dengan seluruh pemangku keamanan siber baik di indonesia maupun luar negeri,” ujar Suharyanto.

Suharyanto berharap FGD tersebut dapat menjadi wadah pemangku kepentingan keamanan siber sektor ESDA, praktisi dan pemerintah membahas upaya peningkatan profil keamanan siber sesuai dengan standar yang ada.

Wakil Ketua CSIRT.ID Bisyron Wahyudi menyatakan tata kelola keamanan informasi yang baik diperlukan untuk meningkatkan keamanan siber mengingat keberlangsungan proses bisnis perusahaan salah satunya kini bergantung pada keamanan siber.

“Koordinasi antara pemerintah, industri, akademi, dan komunitas sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan budaya keamanan siber,” ujar Bisyron.

Koordinator Operasi Deteksi, Penanggulangan dan Pemulihan, Penanganan Insiden dan Krisis Siber Nasional BSSN Adi Nugroho menyatakan kini teknologi informasi menjadi kebutuhan vital untuk mendukung keberlangsungan proses bisnis perusahaan atau industri khususnya di sektor energi dan sumber daya alam namun di sisi lain juga membuka kerentanan baru.

“Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi diiringi dengan peningkatan kerentanan ancaman kebocoran aset informasi. Januari hingga Oktober 2021 malware khususnya ransomware menjadi mendominasi anomali trafik sistem elektronik sektor ESDA yang mengancam menyandera aset informasi,” ungkap Adi Nugroho.

Praktisi keamanan siber ID Institute Muhammad Salahuddien Manggalanny menyatakan untuk membangun dan melatih kedinamisan ketahanan siber suatu organisasi dibutuhkan simulasi penanganan insiden atau cyber exercise yang teratur.

“Semakin sering simulasi penanganan insiden digelar maka organisasi akan terbiasa dengan penanganan insiden siber,” ungkap Salahuddien.

“Untuk mendukung kesiapanan, langkah antisipasi serta penanganan suatu insiden perlu diketahui dengan baik profil ancaman dan risiko yang mungkin terjadi sehingga keputusan terbaik dapat segera diambil bila terjadi insiden,” ungkap Salahuddien.

Direktur Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam BSSN Holmi Noviana menyatakan untuk menjaga dan mengembangkan keamanan siber khususnya di sektor ESDA diperlukan kerja sama dan sinergi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan keamanan siber sektor EDSA.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

BSSN Harap Kejaksaan-CSIRT Dapat Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI

Jakarta, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) Hinsa Siburian dan Jaksa Agung RI Burhanuddin meluncurkan Kejaksaan-CSIRT, Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kejaksaan RI di Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Hinsa Siburian mengatakan Kejaksaan-CSIRT sejatinya telah diinisasi semenjak program asistensi serta penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Kejaksaan RI sejak tahun 2019. Hinsa juga menyatakan dalam menjalankan peran pengelola cybersecurity sektor pemerintah, kemampuan sumber daya manusia CSIRT harus selalu ditingkatkan.

“Peningkatan kualitas SDM CSIRT dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan, workshop, cybersecurity drill serta beragam program lainnya,” ujar Hinsa.

Hinsa berharap Kejaksaan-CSIRT dapat berkolaborasi, bersinergi, dan berbagi informasi dengan seluruh stakeholder keamanan siber Indonesia lainnya dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber sehingga di masa mendatang Indonesia memiliki visibilitas yang menyeluruh terhadap aset siber, melakukan aksi yang lebih cepat.

“Saya harap waktu respon dan pemulihan insiden siber dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Saya juga berharap secara khusus Kejaksaan-CSIRT dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Kejaksaan RI. Saya juga berharap secara umum pembentukan CSIRT ini dapat membentuk ruang siber yang aman dan kondusif, sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat,” tutur Hinsa.

Lebih lanjut Hinsa menyatakan CSIRT merupakan bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan perlindungan dan ketahanan keamanan siber. Artinya hendaknya Kejaksaan-CSIRT dapat melindungi sistem elektronik yang ada di Kejaksaan atas risiko atau ancaman krisis dan menyampaikan atau memberikan informasi lebih awal dan lengkap untuk pewnanganan dan pemulihan ketika terjadi insiden siber.

“Pembentukan tim cybersecurity ini juga merupakan bagian dari perlindungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. unsur keamanan menjadi tanggung jawab BSSN sedangkan monitoring dan pemulihan insiden keamanan siber merupakan peran CSIRT,” ungkap Hinsa.

Jaksa Agung RI Burhanuddin dalam kesempatan tersebut menyatakan apresiasi setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada BSSN yang telah membantu mewujudkan pembentukan Kejaksaan-CSIRT.

“Tim Tanggap Insiden Siber Kejaksaan RI Kejaksaan-CSIRT ini merupakan tim kolaborasi gabungan antara Pusat Data Statistik Kriminal Teknologi Informasi dengan Direktur Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen Kejaksaan Agung RI. Tim ini diharapkan mampu menanggulangi setiap insiden keamanan siber pada sektor pemerintahan khususnya di Kejaksaan RI secara cepat, terarah dan terintegrasi,” ujar Burhanuddin.

Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN Budi R. Leman, Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono, Jaksa Agung Muda Intelijen Sunarta, Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung Didik Farkhan Alisyahdi, Direktur Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen Kejaksaan Agung Edy Birton, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, beserta jajaran staf dari kedua instansi turut hadir dalam acara tersebut.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN

Perkuat Diplomasi Siber di Tingkat Regional, BSSN Pimpin Delegasi Indonesia dalam The Second Meeting of ASEAN Cybersecurity Coordinating Committee

Jakarta, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memimpin delegasi dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikuti The Second Meeting of ASEAN Cybersecurity Coordinating Committee (2nd Cyber-CC) yang digelar secara daring, Selasa (30/11).

Koordinator Fungsi Pemajuan Kepentingan Nasional Keamanan Siber dan Sandi selaku Head of Delegation – Sandiman Madya Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Baderi menyampaikan Updates on National Cybersecurity Development yang meliputi penjelasan tentang BSSN, konsep dan perkembangan National Cyber Security Strategy, kondisi keamanan siber Indonesia, dan panduan/rekomendasi keamanan siber nasional. Dalam kesempatan tersebut Baderi juga menyampaikan laporan The 2nd ASEAN-U.S. Cyber Policy Dialogue yang telah dilaksanakan pada 8 Oktober 2021.

Diplomat Madya Direktorat Kerja Sama Keamanan ASEAN Redo Ferdiansyah menyampaikan Indonesia akan menjadi Co-Chairs ARF ISM on ICTs Security untuk periode 2021 – 2024 bersama dengan Australia, Korea Selatan dan Rusia.

“Bersama Australia, Korea Selatan dan Rusia, Indonesia akan melakukan pertemuan untuk membahas berbagai isu dan prioritas negara masing-masing yang akan didorong selama menjadi Co-Chairs yang rencananya akan dilaksanakan pada awal Desember 2021,” ungkap Redo.

Redo menyatakan prioritas utama Indonesia yang akan diajukan dalam kerangka ARF ISM on ICTs Security antara lain implementasi 11 norma perilaku sebagiamana direkomendasikan oleh UNGGE 2015, perlindungan infrastruktur kritis, upaya memerangi penggunaan ICT oleh kelompok teroris, perkembangan radikalime dan violent extremism termasuk misinformasi.

Kanit IV Kerja Sama Subdit III Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri Endo Priambodo menyatakan berdasarkan poin 5 hasil 6th Senior Officials Meeting on Transnational Crime Working Group on Cybercrime disetujui cyberterrorism dikeluarkan dari definisi cybercrime untuk menghindari overlap dan memberikan kejelasan lingkup dari cybercrime.

2nd Cyber-CC tersebut dihadiri oleh perwakilan institusi pemerintahan berbagai negara anggota ASEAN yang mengurusi bidang keamanan siber. Pada tahun 2021 ini BSSN merupakan focal point ASEAN Cyber CC.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN