Tingkatkan Keamanan Di Ruang Siber, BSSN Gelar Cyber Security Drill-Test Sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional

Jakarta (16/7) – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional (Dit-PPIIKN) menyelenggarakan Cyber Security Drill-test untuk sektor pertahanan dan industri strategis, serta sektor energi dan sumber daya mineral.

Pelatihan tentang keamanan di ruang siber itu dilaksanakan selama dua hari, pada 16-17 Juli 2019, di Jakarta. Acara dibuka oleh Direktur PPIIKN Maria Widyaningsih dan dihadiri oleh pejabat BSSN dan stake holder terkait.

“BSSN berharap melalui Cyber Security Drill-test ini para stakeholder dapat memahami cara merespon dan menangani insiden keamanan siber dengan baik sesuai core business masing-masing,” jelas Maria Widyaningsih, dalam sambutannya mewakili Hinsa Siburian Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Maria menyebut juga kegiatan ini menjadi ajang latihan bersama untuk melakukan penanganan insiden. Mulai dari preparation, identification, containment, eradication, recovery dan lesson learned melalui skenario yang telah disiapkan.

“Nantinya peserta dapat melakukan kolaborasi, kerjasama, koordinasi dan berbagi informasi terbaru terkait insiden yang terjadi serta juga dapat mereduksi risiko penyebarannya pada infrastruktur kritikal,” tutur Maria.

Cyber security drill-test merupakan kegiatan simulasi teknis dalam melakukan penanganan insiden keamanan pada dunia teknologi informasi dan komunikasi.

Hasil pantauan tim Hubungan Masyarakat (Humas) BSSN, hari pertama pelaksanaan cyber security drill-test dihadiri sebanyak 56 peserta dari sektor pertahanan dan industri strategis. (RM-ND)

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BSSN

Survei Pengguna SPBE untuk Indonesia yang Lebih Baik

Depok, BSSN.go.id - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang biasa disebut...

Survei Pengguna SPBE untuk Indonesia yang Lebih Baik

Depok, BSSN.go.id - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang biasa disebut...

THE 2019 CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE CYBER EXERCISE

Badan Siber dan Sandi Negara menyelenggarakan kegiatan The 2019 Critical Information Infrastructure Cyber Exercise (CII Cyber-X 2019). Mulai dari 2019 ini, kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kesiapan koordinasi dalam menangani insiden siber pada sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional secara berkelanjutan.

Kegiatan CII Cyber-X di tahun ini berupa hybrid exercise, yakni penyelesaian kasus yang disertai dengan praktek simulasi penanganan insiden secara langsung (hands-on). Kasus yang diangkat dalam CII Cyber-X tahun ini adalah serangan malicious software (malware) dan strategi penanganannya. Kasus ini diangkat karena berdasarkan riset, Indonesia termasuk negara yang sangat rentan terhadap serangan dan penyebaran malware.

Kegiatan ini diperuntukkan bagi pengelola dan staf pelaksana di bidang Teknologi Informasi yang bertanggung jawab dalam operasional keamanan siber dan/atau penanganan insiden siber di masing-masing institusi peserta yang diundang.

Jadwal Kegiatan

  • 20 Februari 2019 (Sektor Telekomunikasi)
  • 21 Maret 2019 (Sektor Kesehatan)
  • 16 Juli 2019 (Sektor Pertahanan & Industri Strategis)
  • 17 Juli 2019 (Sektor Energi)
  • 7 Agustus 2019 (Sektor Keuangan)

 

Persiapan Kegiatan

Untuk kelancaran kegiatan, Peserta diharapkan membawa dan mengunduh material kegiatan sebagai berikut :

  1. Spesifikasi perangkat komputer minimum:
    • RAM 8GB
    • Prosesor i5 atau setara (4th Gen)
    • Hardisk dengan kapasitas min. 50GB
    • Virtual Box versi 6.0.6
  2. Material kegiatan :

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Humas

Survei Pengguna SPBE untuk Indonesia yang Lebih Baik

Depok, BSSN.go.id - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang biasa disebut...

Survei Pengguna SPBE untuk Indonesia yang Lebih Baik

Depok, BSSN.go.id - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang biasa disebut...

Press Release: BSSN Launching Gov-CSIRT, Indonesia Kini Punya Tim Respon Insiden Siber

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber Sektor Pemerintah dengan tema “Kolaborasi Instansi Pemerintah Dalam Menghadapi Tantangan Keamanan Siber Nasional”, hari Selasa-Kamis (9-11/7) di Mercure Convention Center Ancol. Kegiatan dihadiri 350an peserta dari seluruh Kementerian/Lembaga dan stakeholder lingkungan pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BSSN, Hinsa Siburian sekaligus membuka Grand Launching Gov-CSIRT (Government Cyber Security Insiden Response Team). Gov-CSIRT Indonesia merupakan tim respon insiden siber sektor pemerintah yang memberikan layanan respon insiden di sektor pemerintah.

Gov-CSIRT merupakan tim respon insiden siber sektor pemerintah yang diketuai oleh Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah pada Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN. Gov-CSIRT Indonesia beranggotakan seluruh staf BSSN pada sektor pemerintah. Dalam pembentukannya, Gov-CSIRT Indonesia mengemban misi membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan dan mengoperasionalkan sistem mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden keamanan siber pada sektor pemerintah; membangun kerja sama dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber pada sektor pemerintah; membangun kapasitas sumber daya penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber pada sektor pemerintah; dan mendorong pembentukan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) pada sektor pemerintah.

Konstituen dari Gov-CSIRT Indonesia meliputi seluruh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Gov-CSIRT Indonesia memberikan layanan yang meliputi aspek-aspek manajemen insiden keamanan siber, diantaranya triase insiden, koordinasi insiden, dan resolusi insiden. Triase insiden merupakan langkah memastikan kebenaran insiden dan pelapor, dan menilai dampak dan prioritas insiden. Koordinasi insiden, merupakan koordinasi insiden dengan konstituen, penentuan kemungkinan penyebab insiden, pemberian rekomendasi penanggulangan berdasarkan panduan/SOP yang dimiliki Gov-CSIRT Indonesia kepada konstituen, dan koordinasi insiden dengan CSIRT atau pihak lain yang terkait. Adapun Resolusi insiden merupakan investigasi dan analisis dampak insiden, rekomendasi teknis untuk pemulihan pasca insiden, dan rekomendasi teknis untuk memperbaiki kelemahan sistem. Selain layanan tersebut, Gov-
CSIRT juga disertai dengan aktivitas proaktif dalam bentuk: cyber security drill test; workshop atau bimbingan teknis; dan asistensi pembentukan CSIRT sektor pemerintah.

FGD Penyelenggaraan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber Sektor Pemerintah digelar untuk menyosialisasikan layanan dan informasi serta menyamakan pandangan terkait penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan insiden di lingkungan instansi pemerintah. Pada kesempatan tersebut berbagai isu strategis terkait pengelolaan keamanan siber dibahas oleh Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan, dan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian BSSN. Pada kegiatan tersebut juga digelar diskusi panel yang menghadirkan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB, Rini Widyantini. Selain itu, dihadirkan pula pakar-pakar keamanan siber, diantaranya Hoga Saragih dan Eko Indrajit yang mengulas seluk beluk kebijakan, pengelolaan, pengamanan serta dampak SPBE terhadap perekonomian nasional. Pada kesemptan tersebut juga disampaikan hasil Vulnerability Assessment sektor pemerintah.

Kepala BSSN menyatakan bahwa kegiatan FGD dan Gov-CSIRT Indonesia, merupakan salah satu langkah BSSN dalam mewujudkan amanah Presiden Joko Widodo untuk menjadikan BSSN sebagai Badan Siber Kelas Dunia. Oleh karena itu, dalam membangun sistem keamanan informasi nasional, BSSN mengajak semua stakeholder baik sektor pemerintah, sektor swasta serta akademisi untuk berpartisipasi aktif, berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan keamanan siber di Indonesia.

 

Jakarta, Rabu – 10 Juli 2019

Bagian Dukungan Strategis Pimpinan – BSSN

Kepala BSSN Menjadi Pembicara dalam Kegiatan Indonesia International Defense Science Seminar (IIDSS) 2019

Jakarta (8/7) – Bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Universitas Pertahanan (UNHAN) menggelar seminar internasional dengan tajuk “Indonesia International Defense Science Seminar (IIDSS) 2019”. Seminar dibuka oleh Menteri Pertahanan RI Jendral TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu yang sekaligus menjadi keynote speaker didampingi Rektor UNHAN, Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S. IP., M.AP. Seminar ini mengundang para pakar pertahanan sebagai pembicara dari Eropa, Amerika dan Asia. IIDSS menjadi agenda bergengsi di dunia pertahanan, khususnya di Indonesia, yang hanya digelar oleh UNHAN. Seminar internasional menyuguhkan tema ‘Enhacing Defense Cooperation to Deal with Terroorism, Cyber Threats anf Natural Disaster”

Dalam sambutannya, Menhan RI menyampaikan bahwa seminar kali ini mempertemukan berbagai kalangan akademisi serta praktisi yang profesional dibidangnya sehingga diharapkan tersampaikannya informasi ter-update terkait tema seminar dan muncul ide-ide konstruktif yang dibangun atas dasar kejujuran akademis.
IIDSS juga mengundang para duta besar negara sahabat, atase pertahanan, kepala organisasi internasional dan lembaga think tank dari berbagai negara dunia, serta pengamat militer.

Dalam kesempatannya sebagai pembicara, Hinsa Siburian Kepala Badan Siber dan Sandi Negara memaparkan bagaimana cara kita hidup dengan cara pandang prespektif, paradigma wawasan siber nasional dan dimana kita semua memposisikan siber teror yang dikategorikan sebagai serangan siber. “Ancaman terhadap kemanan siber nasional adalah ancaman nyata. Terlebih dari sebuah pola bentuk ancaman siber baik yang bersifat physic dan non physical.” Ujarnya.

Kepala BSSN menyampaian “Keamanan siber hendaknya dipandang sebagai sebuah proses bisnis yang objektif, terkandung suatu siklus dan akuntabilitas menjadi penting, dan kepercayaan harus hadir. Harus dipastikan dari jaringan siber yang eksis dan tergelar tidak ada data-data yang sekian banyak jumlahnya bocor atau dicuri. Perencanaan keamanan siber juga hendaknya diawali dengan cara menghitung dan mengukur faktor resiko yang bernilai strategis terhadap semua jenis jaringan infrastruktur kritikal nasional, bila perlu diuji dan dilatih secara berkala tanpa ada rasa gengsi.”

Setelah narasumber paparan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang diikuti oleh peserta seminar, yang diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang konstruktif bagi perkembangan pertahanan di Indonesia dan kawasan.

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BSSN

Survei Pengguna SPBE untuk Indonesia yang Lebih Baik

Depok, BSSN.go.id - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang biasa disebut...

TUJUH PEMDA MELAKSANAKAN KERJASAMA PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK BSSN

Bertempat di Auditorium Roebiono Kertopati Badan Siber dan Sandi Negara pada hari Selasa, 9 Juli 2019 tujuh pemerintah daerah melakukan penandatanganan kerjasama pemanfaatan sertifikat elektronik dengan BSSN. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah, Sekertaris Daerah Pemkot Madiun, Kepala Dinas Kominfo Pemkot kendari, Kepala Dinas Kominfo Pemkab Pemalang, Plt. Kepala Dinas Kominfo Pemkab Kapuas, Kepala Dinas Kominfo Pemkab Tanah Datar, Sekretaris Daerah Pemkab Indramayu.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak, S.IP., M.M. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Karo Hukum dan Humas Y.B. Susilo Wibowo, S.E, M.M, Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Rinaldy, S.Sos, serta para pejabat struktural dilingkungan BSSN.

Penandatangan Kerja Sama

Dalam sambutannya Syahrul Mubarak menyampaikan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, bertujuan mewujudkan tata kelola dalam pengaturan, pengarahan, dan pengendalian secara terpadu dan proses manajemen SPBE yang efektif, efisien, berkesinambungan, dan berkualitas. Dengan SPBE yang terpadu secara nasional, diharapkan membentuk proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi dan menghasilkan penyelenggaraan whole of government yang baik dalam pelayanan publik. Salah satu prinsip untuk melaksanakan SPBE adalah keamanan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan SPBE harus ditopang dengan teknologi pengamanan yang menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan. Bentuk dari teknologi pengamanan yang dimaksud adalah menggunakan tanda tangan digital yang dilengkapi dengan sertifikat elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BSSN mendukung penyelenggaraan SPBE ini dari sisi keamanan siber dan persandian melalui penyediaan layanan sertifikat elektronik. Layanan ini merupakan jenis layanan bidang persandian yang pembinaan dan pengawasan teknisnya dilaksanakan oleh BSSN melalui Balai Sertifikasi Elektronik atau dikenal dengan BSrE. Selain faktor teknologi dan sistem keamanannya, faktor penting lain yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan sistem elektronik adalah sumber daya manusia atau SDM.

Perwakilan BSSN dan Pemda

Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Kerjasama antara Balai Sertifikasi Elektronik BSSN dengan tujuh pemerintah daerah yang diwakili oleh para Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan disaksikan oleh Sekretaris Utama BSSN, Kepala Biro Hukum dan Humas BSSN, Sekretaris Daerah Kota Madiun dan Sekretaris Daerah Kab. Indramayu.

Bagian Komlik

Infomed

Survei Pengguna SPBE untuk Indonesia yang Lebih Baik

Depok, BSSN.go.id - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang biasa disebut...

Survei Pengguna SPBE untuk Indonesia yang Lebih Baik

Depok, BSSN.go.id - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang biasa disebut...