Jakarta (29/6). MoU on Cyber Cooperation antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia yang berlaku sejak tahun 2018 akan berakhir pada 31 Agustus 2020. Ruang lingkup MoU tersebut meliputi sharing of information and best practice, capacity building and strengthening the connection, digital economy, cybercrime dan cyber dialogue.

“Indonesia sangat mengapresiasi dan berterima kasih karena MoU tersebut telah memberi banyak manfaat bagi peningkatan kapasitas siber Indonesia melalui beberapa kegiatan sesuai dengan work plan MoU” ujar Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam virtual courtesy call, pada hari Senin 29 Juni 2020, di Kantor BSSN Ragunan.

Hinsa juga menyebutkan berbagai rangkaian kegiatan yang telah terlaksana sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut.

“Telah terlaksana rangkaian kegiatan dibawah naungan kesepakatan ini diantaranya cyber bootcamp, workshop, cyber business connection, best practice sharing, fellowship program dan sebagainya,” ungkap Hinsa Siburian.

Senada dengan Kepala BSSN, Tobias Feakin juga menyampaikan kegembiraannya atas keberhasilan sejumlah kegiatan dalam kesepakatan ini.

“Saya sangat senang mendengar bahwa kegiatan cyber bootcamp sukses diselenggarakan dengan baik. Program ini memberikan kesempatan yang baik bagi partisipan untuk berdiskusi tentang isu siber terkini dan berbagi pengalaman. Selain short course seperti program cyber boot camp, kami juga berharap Australia dapat memberikan program “cyber security long term award,” tutur Tobias.

Lebih lanjut Hinsa menjelaskan, Politeknik Siber dan Sandi Negara juga telah melakukan penjajakan kerja sama penelitian dengan Macquirie University dan Melbourne University. Salah satu topik kerja sama penelitian yang akan diusung adalah mengenai peningkatan security awareness bagi anak-anak, remaja atau pelajar.

Selain itu, Hinsa juga menyampaikan Indonesia juga berharap kerja sama ini dapat direalisasikan dengan pertukaran pelajar, pertukaran dosen dan pemberian beasiswa. Menurutnya, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan security awareness ditingkat Pemerintah Daerah.

“Akan sangat baik jika Australia dapat bekerja sama dengan kami dalam program kampanye tersebut,” ujar Hinsa.

Meskipun terdapat beberapa program yang terkendala karena masa pandemi seperti tertundanya pelaksanaan Cyber Policy Dialogue ke-3 yang seharusnya dapat dilaksanakan tahun ini, Hinsa berharap agar pertemuan yang untuk membahas isu-isu strategis tersebut dapat dilakukan secara virtual.

Menanggapi masa berlaku MoU yang akan berakhir, mempertimbangkan sisi manfaat dan hubungan baik Indonesia dan Australia maka BSSN berharap agar dapat disetujui penambahan masa pelaksanaan MoU selama dua tahun ke depan yakni sampai tahun 2024.

“Saya sangat berharap, kerja sama yang ada dapat terus berlanjut dan kedua pihak senantiasa berkomitmen untuk melindungi ranah siber dari berbagai ancaman siber yang selalu berkembang sehingga kita dapat menciptakan ekosistem siber yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan berbagai sektor di kawasan, terutama yang terkait dengan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional dan ekonomi digital,” tutup Hinsa.

Diskusi yang berlangsung kurang lebih satu jam ini, juga membahas sejumlah topik strategis, antara lain tentang ancaman serangan siber selama pandemi Covid-19 yang meliputi cybercrime and cyber threats, bilateral relation and dialogue, peluang kolaborasi dan update terkait keamanan siber. Diskusi ini juga diikuti oleh beberapa pimpinan tinggi di lingkungan BSSN RI.

Bagian Komunikasi Publik Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN

Imbauan Keamanan Kerentanan Port Thunderbolt

Thunderbolt digadang-gadang sebagai teknologi port berperforma tinggi yang mampu menjembatani pemindahan data dengan ukuran yang cukup besar dalam waktu yang relatif lebih singkat. Thunderbolt juga mampu menghubungkan beberapa perangkat sekaligus dengan ukuran daya...

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 – 2019

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi penyelenggara negara, sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah...