Pekanbaru, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) dengan Pemerintah Propinsi (Pemprov) Riau sepakat melanjutkan kerja sama pemanfaatan Sertikat Elektronik Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan oleh Kadis Kominfotik Pemprov Riau Chairul Riski dan Kepala BSrE Jonathan Gerhard di Pekanbaru, Riau (25/10).

Penandatanganan kerja sama tersebut disaksikan oleh Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution serta dihadiri Pejabat Tinggi Madya dan Pratama BSSN, Forkompimda Riau dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Edy menyatakan Pemerintah Riau merupakan salah satu dari lima instansi pemerintah daerah yang pertama yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik BSrE BSSN.

“Perpanjangan kerja sama tersebut menunjukkan komitmen Pemprov Riau terhadap keberlangsungan program transformasi digital administrasi dan layanan Pemprov Riau sekaligus menunjukkan upaya serius Pemprov Riau melakukan pengamanan data pemerintahan dan publik,” unjar Edy.

Edy juga menyatakan dari 13 Pemkab dan pemkot di Provinsi Riau, sebelas diantaranya telah memanfaatkan Sertifikat Elektronik untuk mendukung proses administrasi birokrasi pemerintahan dan layanan publik.

Menanggapi hal tersebut Hinsa menyatakan BSSN menyambut baik antusiasme dan keseriusan Provinsi Riau tersebut dan siap mendukung penerapan Sertifikat Elektronik di seluruh wilayah Provinsi Riau.

“BSSN berkomitmen memberikan layanan Sertifikat Elektronik untuk memenuhi kebutuhan digitalisasi Indonesia,” ujar Hinsa.

Hinsa menyatakan sejak Sertifikat Elektronik dimanfaatkan sebagai Tanda Tangan Elektronik oleh mitra BSSN berbagai perubahan dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan bertanggung jawab,” ungkap Hinsa.

Hinsa menyatakan untuk menjamin berlangsungan suatu sistem elektronik dibutuhkan berbagai dukungan, mulai dukungan jaminan ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan anti penyangkalan berbagai dokumen elektronik yang dipertukarkan dalam suatu sistem elektronik.

“Selain bisa mendukung jaminan aspek keutuhan, autentikasi, dan anti penyangkalan Tanda Tangan Elektronik juga memiliki berbagai keunggulan, diantaranya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sehingga sangat cocok untuk mendukung eskalasi transformasi digital sektor pemerintahan,” ujar Hinsa.

Hinsa menyatakan identitas digital dalam Tanda Tangan Elektronik dilindungi dengan algoritme kriptografi yang kuat sehingga tidak bisa dipalsukan. Tanda Tangan Elektronik juga diakui legal sebagaimanan tanda tangan basah.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN