Keamanan siber telah menjadi salah satu agenda utama pada Badan Siber dan Sandi Negara. Hal ini merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara yang menyebutkan bahwa BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi Brigjen (Pol) Drs. Aries Wahyu Sutikno yang mewakili Kepala BSSN membuka acara Bimbingan Teknis Indeks Keamanan Informasi yang bertempat di Hotel Sahati Jakarta (7/10).

Acara ini dihadiri Dra. Mariam Fatima Barata perwakilan dari Kominfo dan peserta dari PSE ecommerce dan fintech p2p landing. Adapun arah kebijakan yang ingin dikedepankan yaitu “Pembangunan Ekosistem Ekonomi Digital yang aman Dalam Rangka Terwujudnya Public Private Partnership dan Mendukung Home Grown Cybersecurity Industry”. Dalam Permenkominfo Nomor 7 Tahun 2018, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus terdaftar di Kominfo, dan terdapat persyaratan pendaftaran yaitu PSE harus memiliki sertifikat keamanan informasi. Sertifikat dapat berupa sertifikasi Indeks Kemanaan Informasi (Indeks KAMI) maupun sertifikat SNI ISO 27001, sesuai dengan kategorisasi PSE masing-masing. Jika belum memiliki sertifikat keamanan informasi, diminta untuk membuat surat penyataan komitmen dan akan melengkapinya dalam kurun waktu 1 tahun.

Pada Saat ini, PSE yang terdaftar di Kementerian Kominfo, kami undang berdasarkan surat dari Kementerian Kominfo tentang PSE yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi keamanan informasi dalam jangka waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud. Sebagai tindak lanjut kegiatan Bimtek Indeks KAMI, BSSN akan menyelenggarakan Asesmen Indeks KAMI, yang dilaksanakan oleh para asesor Indeks KAMI BSSN. Sehingga dapat diketahui tingkat kesiapan penerapan sistem manajemen keamanan informasi masing-masing PSE. Untuk hasil evaluasi cukup dan baik maka BSSN akan menerbitkan sertifikat Indeks KAMI yang berlaku selama 1 tahun. Selain Sertifikat Indeks KAMI, bagi PSE dengan kategorisasi Sistem Elektronik Tinggi dan Strategis tetap wajib tersertifikasi SNI ISO 27001.

Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat IKPRED Deputi I BSSN semacam ini dapat menunjang penilaian GCI Indonesia yang di tahun 2018 berada di peringkat 41 Dunia (YH)

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BSSN

Share This