Yogyakarta (18/2). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Kementerian Perindustrian dan Dewan TIK Nasional mendukung Asosiasi Cloud Computing Indonesia dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer mengadakan roadshow Pekan Industri 4.0 Nasional yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Industri 4.0 dan teknologi pendukungnya. Rangkaian acara terdiri dari seminar dan workshop mengenai Industri 4.0 dan teknologi pendukungnya seperti Cloud Computing, Big Data & Analytics, Internet of Things, Artificial Intelligence dan Cybersecurity.

Pada tanggal 17-21 Februari 2020, roadshow Pekan Industri 4.0 menyambangi kota Yogyakarta dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Amikom Yogyakarta, STMIK Akakom dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menjadi tempat berlangsungnya acara. Anton Setiyawan Direktur Proteksi Ekonomi Digital, BSSN pada 17 dan 18 Februari 2020 bersama dengan Zainal A. Hasibuan Ketua Umum Aptikom, Setiaji Kadis Kominfo Pemprof Jabar, Alex Budianto Ketua Umum Asosiasi Cloud Computing Indonesia, Teguh Prasetya Ketua Umium Asosiasi IoT Indonesia, Laksana Budiwiyono dari Tren Micro Indonesia, Josua M. Sinambela Cybersecurity Analys dan Jamalul Izza Ketua Umum APJII menjadi pembicara pada acara Cybersecurity Seminar di Universitas Amikom Yogyakarta dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada pembukaan Pekan Industri 4.0 Yogyakarta di Universitas Atma Jaya Yogyakarta Yoyong Arfiadi selaku rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta menyatakan perkembangan teknologi industri saat ini harus dipandang sebagai hal yang menguntungkan sebab mempermudah pekerjaan manusia. Namun demikian, sebagian dari masyarakat masih belum benar-benar memahaminya dan merasa khawatir akan menjadi tersaingi bahkan tersingkir sehingga dibutuhkan edukasi sekaligus kolaborasi dari berbagai pihak agar perkembangan teknologi dapat benar-benar dirasakan menguntungkan oleh masyarakat dan tidak terkesan merugikan karena mengambil alih kesempatan kerja mereka.

Senada dengan hal tersebut, Alex Budianto selaku Ketua Umum Asosiasi Cloud Computing Indonesia juga menyampaikan pandangan yang sama tentang keharusan kolaborasi dan edukasi berbagai pihak kepada masyarakat. Alex menyatakan kerjasama multistakeholder, pelaku industri, akademisi, pemerintah diperlukan untuk mempersempit gap yang ada. Perguruan tinggi diharapkan dapat lebih adaptif untuk mendukung perindustrian agar nantinya bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Membuka diskusi seminar Anton mengutip Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Sidang Umum Pelantikan Presiden 2019-2024 tentang cita-cita bangsa Indonesia di tahun 2045. Presiden menyatakan mestinya setelah satu abad merdeka, Indonesia sudah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dan menjadi negara maju dengan pendapatan berkisar Rp 27 juta per kapita per bulan dengan Produk Domestik Bruto mencapai 7 triliun dollar AS dan menduduki 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen.

Anton menyatakan keyakinan Presiden Joko Widodo bukanlah tanpa alasan mengingat berbagai peluang yang ada saat ini salah satunya perkembangan ekonomi digital. Karena proyeksi tersebut maka Presiden menginstruksikan pendirian BSSN dimana salah satu tugasnya adalah memperkuat bidang keamanan siber sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mewujudkan keamanan nasional.

Anton menyebutkan, tingginya tantangan dan kebutuhan pengelolaan keamanan ranah siber tersebut menjadi alasan dibentuknya BSSN. Namun demikian BSSN tidak bisa bekerja sendirian. Seluruh pihak pemangku kepentingan ranah siber harus saling berkolaborasi satu sama lainnya agar keamanan siber Indonesia dapat tercapai dan segala yang berjalan di atasnya dapat terjaga.

Dalam kesempatan tersebut Anton menyebut total jumlah kerugian yang diakibatkan oleh insiden keamanan siber yang terjadi di Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan dan Nigeria, Uni Emirat Arab, Singapura, India dan Cina pada tahun 2016 mencapai US$ 500 milyar dan pada tahun 2020 akan mencapai US$ 2,1 trilyun. Diketahui bahwa motif 25% serangan yang terjadia tersebut terkait dengan espionase, sedangkan sisanya karena motif mencari keuntungan finansial. Anton menyebut tren ancaman yang semakin kompleks tersebut membuat perusahaaan meningkatkan anggaran keamanan secara sangat signifikan di masa mendatang.

Anton juga menyoroti insiden keamanan data yang terjadi pada tahun 2019, dari 2.013 kasus yang terjadi di 83 negara, 28% diantaranya disebabkan oleh malware, 55 % disebabkan oleh hacking, 15% disebabkan oleh social attacks, 21% disebabkan oleh system error, dan 4% lainnya melalui serangan fisik. 43% korbannya berasal dari sektor bisnis, 16% merupakan sektor publik, 15% merupakan sektor kesehatan, dan 10% lainnya berasal dari sektor industri finansial.

Di akhir diskusi Anton memberikan penyemangat kepada para peserta seminar yang merupakan mahasiswa calon pencari/pembuat kerja di era digital sekarang ini. Anton menyatakan walaupun perkembangan teknologi membawa disrupsi disegala lini kehidupan termasuk hilangnya beberapa jenis profesi karena tergantikan oleh kecerdasan buatan namun era teknologi juga melahirkan berbagai jenis kebutuhan profesi baru.

Anton menyatakan di akhir 2019, BSSN telah meluncurkan dokumen Peta Okupasi Keamanan Siber guna memandu pengembangan profesi SDM bidang keamanan siber dan sandi dalam upaya membangun ekosistem yang kondusif untuk menciptakan keamanan siber di Indonesia.

Dokumen tersebut berisi strategi penyelenggaraan aktivitas sertifikasi kompetensi yang berbasis skema okupasi nasional maupun Kerangka Kualifikasi Nasional (SKKNI) Indonesia dan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi maupun vokasi di bidang keamanan siber.

Dokumen peta okupasi tersebut juga berisi penyusunan deskripsi profesi dan tugas keamanan siber bagi organisasi komersial maupun nirlaba, pemetaan profil kebutuhan dan ketersediaan SDM Keamanan Siber dalam berbagai okupasi, pembuatan berbagai modul dan desain instruksional berbasis kompetensi yang dibutuhkan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan secara nasional, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penyusunan SKKNI Bidang Keamanan Siber sesuai dengan program skala prioritas.

Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat - BSSN

Implementasi Sertifikat Elektronik Perkuat Reformasi Birokrasi BSSN

Jakarta (12/3). Pengelola Reformasi Birokrasi (RB) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang terdiri Agen Perubahan, BSSN Muda dan Tim RB BSSN menyampaikan inovasi program RB di lingkungan BSSN dalam gelaran kegiatan "BSSN Reform Gathering: Tik Tok (Ngobrol Cantik Tak...

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 – 2019

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi penyelenggara negara, sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah...

Kepala BSSN pada acara Tamu Khusus TVOne

Wawancara ekslusif Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dengan TVOne pada acara Tamu Khusus yang ditayangkan pada hari Minggu, 7 Januari 2018. Berita Terbaru Panduan