Jakarta (22/7). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengembangkan tools evaluasi kesiapan keamanan informasi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memandu tingkat kesesuaian persyaratan berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang diwajibkan dalam SNI ISO/IEC 27001,tools tersebut adalah Indeks Keamanan Informasi yang saat ini versi 4.1. Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital BSSN Nunil Pantjawati menyampaikan hal tersebut saat membuka webinar “Regulasi Keamanan Infomasi dan Sosialisasi Indeks Keamanan Informasi” yang diselenggarakan pada tanggal 22 dan 23 Juli 2020.

“Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mewajibkan PSE memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari ganguan, kegagalan dan kerugian.”

“BSSN berkomitmen untuk membantu PSE agar dapat mematuhi aturan terkait Sistem Manajemen Pengamanan Informasi,” tambah Nunil Pantjawati.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN Anton Setiawan menyampaikan berbagai regulasi terkait keamanan siber dan langkah-langkah yang sudah dilakukan BSSN dalam mengelola keamanan siber.

Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kominfo Mariam F. Barata pada kesempatan tersebut juga menjadi narasumber dan menyampaikan tentang PSTE dan SPBE sedangkan Bagas Setiaji dari Otoritas Jasa Keuangan menyampailan tema terkait Fintech Peer to Peer Lending tentang sisi pengawasan dan pengaturan keamanan yang harus dipatuhi.

Dickie Sijaya dari AFTECH menyampaikan perkembangan bisnis, kendala dan risiko fintech lendingsedangkan Alex Budiyanto dari Asosiasi Cloud Computing Indonesia menyampaikan materi tentang teknologi cloud dan keamanannya.

Ricky Setiadi dari BSSN dalam kesempatan tersebut menjelaskan tentang implementasi keamanan informasi berdasarkan ISO 27001:2012 sedangkan Arief Setiabudi dari PT. Alami Fintech Sharia berbagi pengalaman tentang proses dan tata cara perolehan sertifikasi keamanan data.

Webinar diikuti kurang lebih 600 peserta dari berbagai kalangan, diantaranya perwakilan pemerintah pusat, daerah, perbankan, dan bisnis. “Harapannya kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh PSE untuk mendapatkan pencerahan dan memahami peraturan yang berlaku dan dapat menerapkan aturan tersebut di perusahaan atau instansi masing-masing,” tutup Nunil Pantjawati.

Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN

Kapasitas Mandiri Organisasi Modal Pertama Hadapi Serangan Siber

Jakarta - BSSN.go.id (6/8). Terkait dengan keamanan siber, Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiyawan dalam diskusi dalam jaringan Cyber Security Workshop bertema “Data Protection and Data Regulations in Indonesia” yang...

Imbauan Keamanan Kerentanan Port Thunderbolt

Thunderbolt digadang-gadang sebagai teknologi port berperforma tinggi yang mampu menjembatani pemindahan data dengan ukuran yang cukup besar dalam waktu yang relatif lebih singkat. Thunderbolt juga mampu menghubungkan beberapa perangkat sekaligus dengan ukuran daya...

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 – 2019

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi penyelenggara negara, sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah...