Jakarta (29/6). Badan Siber dan Sandi Negar (BSSN) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sepakat jalin kerja sama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Teknis (PKS) tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Kemenkumham, Senin 29 Juni 2020 di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan.

PKS ditandatangani oleh Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak dan Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, disaksikan oleh Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Menkumham Yasonna H. Laoly. Penandatanganan PKS dilakukan berangkaian dengan kegaiatan pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham Semester I Tahun 2020.

Dalam sambutannya, Yasonna menyebut “Pada era New Normal jajaran Kemenkumham harus terus produktif, new Normal tidak dapat dijadikan alasan untuk berhenti berinovasi, manuver-manuver untuk mempercepat penyelesaian kinerja harus terus dilaksanakan untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi.”

Terkait teknologi informasi Yasonna meminta segera diwujudkan kebijakan Presiden tentang Satu Data agar disajikan pada dashboard pimpinan yang diatur hak aksesnya. “Seluruh perangkat dan piranti baik hardwaremaupun software harus dilengkapi sertifikasi dan melalui mekanisme pengadaan yang akuntabel dan transparan. Pengadaan Sarana Prasarana berbasis TI hendaknya berdasarkan kebutuhan organisasi bukan kebutuhan lainnya dan pengadaan tersebut harus melalui rekomendasi Komisi TI Kementerian,” ungkap Yasonna.

Setelah ditandatanganinya PKS tersebut diharapkan kedua pihak dapat saling menunjang tugas untuk mewujudkan efektifitas kerja, pola kerja terpadu dan berkesinambungan. Selanjutnya diharapkan kedua belah pihak dapat melaksanakan butir-butir kesepakatan yang telah dibuat secara sungguh-sungguh dan pemanfaatan sertifikat elektronik dari BSrE dapat berjalan dengan baik ke depannya.

Pemanfaatan sertifikat elektronik dari BSrE telah terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi di berbagai layanan sistem elektronik, hal ini akan memberikan keuntungan baik dari sisi ekonomi, fleksibilitas maupun dari sisi keamanan informasi. Demikian juga dapat menciptakan pelayanan yang mudah diakses, cepat, dan tidak berbelit dalam pemrosesan data, serta tersedianya data yang akurat demi peningkatan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Hingga Juni 2020, BSSN telah menjalin kerja sama penggunaan sertifikat elektronik BSrE dengan 245 (dua ratus empat puluh lima) instansi di Indonesia yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengadilan Negeri, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah serta universitas.

Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN

Imbauan Keamanan Kerentanan Port Thunderbolt

Thunderbolt digadang-gadang sebagai teknologi port berperforma tinggi yang mampu menjembatani pemindahan data dengan ukuran yang cukup besar dalam waktu yang relatif lebih singkat. Thunderbolt juga mampu menghubungkan beberapa perangkat sekaligus dengan ukuran daya...

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 – 2019

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi penyelenggara negara, sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah...