Jakarta, BSSN.go.id – Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meluncurkanJatengProv-CSIRT (Computer Security Incident Response Team) secara virtual dari Aula Kantor BSSN Depok, Jawa Barat dan Kantor Pemprov Jateng, pada hari Rabu (7/10/2020).

“Revolusi Industri 4.0 hadir karena perkembangan teknologi yang menghubungkan infrastruktur fisik dan non-fisik. Interkoneksi antara kedua infrastruktur tersebut memunculkan terminologi dunia maya atau ruang siber. Beragam kepentingan, mulai dari sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara dan Milik Swasta, Infrastruktur Kritis Nasional dan para pengguna internet bertemu di ruang siber. Latar perbedaan kepentingan tersebut tak jarang memicu gesekan sehingga diperlukan mekanisme kesiagaan agar kepentingan kita tetap terjaga. Saya bersyukur mulai banyak daerah yang peduli dengan kerentanan ini.” kata Hinsa.

Terkait dengan hal tersebut Hinsa menyatakan mendukung dan mengapresiasi Pemprov Jateng beserta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemprov Jateng atas pembentukan dan peresmian Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber di lingkungan Pemprov Jateng.

Lebih lanjut Hinsa menyatakan pandemi Covid-19 mengakselerasi transformasi digital. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di kehidupan masyarakat mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan penggunaan internet dan beragam aplikasi daring dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mencari keuntungan.

“Pada periode Januari hingga September tahun ini, BSSN mendeteksi lebih dari 410,4 juta serangan siber.Pembentukan CSIRT sebagai tim pelaksana teknis keamanan suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber mutlak diperlukan. Pembentukan CSIRT juga diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 sebagai salah satu proyek prioritas strategis. Pada tahun 2020 akan dibentuk 15 CSIRT yang tersebar di kementerian, lembaga dan daerah, termasuk CSIRT Pemprov Jateng,” terang Hinsa.

Hinsa menambahkan pembentukan CSIRT sejalan dengan program prioritas Presiden pada masa jabatan 2019-2024 terkait pembangunan sumber daya manusia khususnya di bidang keamanan siber.

Pada kesempatan tersebut Ganjar menyatakan rasa terima kasih kepada BSSN atas asistensi pembentukan JatengProv-CSIRT. Ganjar menyatakan kesejahteraan masyarakat dapat diraih melalui digitalisasi layanan publik namun agar tetap terselenggara infrastruktur dan sistemnya harus terlindungi.

“Saya harap pembentukan CSIRT Organisasi ini dapat mewujudkan keamanan siber sektor pemerintah yang andal sehingga mampu memberikan keamanan dan keberlangsungan sistem pelayanan publik. Sinergitas yang kuat antara Gov-CSIRT dan instansi pemerintah baik Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah menjadi kunci keberhasilan untuk mewujudkan CSIRT Sektor Pemerintah yang profesional dan kolaboratif,” ujar Ganjar.

JatengProv-CSIRT merupakan CSIRT ketujuh yang dibentuk, menyusul pembentukan CSIRT di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kesempoatan tersebut, Chaiman of CSIRT.ID Rudi Lumanto dan ahli digital forensic dan cybercrimeSolichul Huda memaparkan urgensi pembentukan CSIRT dan penguatan CSIRT dalam pencegahan dan penanganan insiden keamanan siber.  Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Yoseph Puguh Eko Setiawan serta pejabat terkait dari BSSN dan Pemprov Jateng turut mengikuti kegiatan tersebut.

Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN

Imbauan Keamanan Kerentanan Port Thunderbolt

Thunderbolt digadang-gadang sebagai teknologi port berperforma tinggi yang mampu menjembatani pemindahan data dengan ukuran yang cukup besar dalam waktu yang relatif lebih singkat. Thunderbolt juga mampu menghubungkan beberapa perangkat sekaligus dengan ukuran daya...

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 – 2019

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi penyelenggara negara, sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah...