Wujudkan Ruang Siber Aman dan Kondusif Sebagai Pondasi Kesejahteraan Masyarakat Kalsel, BSSN dan Pemprov Kalsel Resmikan KalselProv-CSIRT

Jakarta, BSSN.go,id – BSSN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan KalselProv-CSIRTsebagai Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Deputi Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Yoseph Puguh Eko Setiawan, Plt. Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengikuti kegiatan di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan dengan pada hari Sabtu (7/11).

Dalam sambutannya, Yoseph menyatakan Indonesia memiliki Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan wilayah darat, laut dan udara serta Kepolisian RI untuk menjaga ketertiban. Berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatan ranah siber saat ini, Indonesia juga memiliki BSSN yang menaungi CSIRT sebagai pasukan untuk mengamankan ruang siber.

“KaltengProv-CSIRT merupakan CSIRT ke-10 yang dibentuk, setelah CSIRT Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diluncurkan pada tanggal 4 November 2020 yang lalu. Pembentukan CSIRT merupakan salah satu program prioritas nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Pada tahun 2020 ini, akan dibentuk sebanyak 15 CSIRT yang tersebar di Kementerian, Lembaga dan Daerah,” kata Yoseph.

“CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. CSIRT terdiri atas CSIRT Nasional (BSSN), CSIRT Sektoral pada pemerintahan, Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional, dan Privat, serta CSIRT Organisasi,” tambahYoseph.

Yoseph menerangkan Government-CSIRT (Gov-CSIRT) Indonesia merupakan CSIRT sektor pemerintah Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala BSSN melalui Keputusan Kepala BSSN Nomor 570 Tahun 2018.

“Gov-CSIRT Indonesia mengemban beberapa misi, diantaranya: Membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan dan mengoperasionalkan sistem mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden keamanan siber pada sektor pemerintah; Membangun kerja sama dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber pada sektor pemerintah; Membangun kapasitassumber daya penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber pada sektor pemerintah; Mendorong pembentukan CSIRT pada sektor pemerintah,” tambah Yoseph.

Yoseph menyatakan menyikapi eskalasi ancaman serangan siber, BSSN membentuk CSIRT, sebagai salah satu pelaksana keamanan siber di Indonesia, merupakan suatu organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy Resnawan menyatakan penggunaan teknologi informasi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Pemprov Kalsel berterima kasih kepada BSSN telah dibantu dalam pembentukan KalselProv-CSIRT.

“Saya berharap pembentukan KalselProv-CSIRT dapat membangun koordinasi dan kolaborasi pengoperasian sistem mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden keamanan siber pada lingkungan Pemprov Kalsel.  Pembentukan KalselProv-CSIRT juga harus dapat membangun kerja sama penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber di lingkungan Pemprov Kalsel serta dapat membangun kapasitas sumber daya penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber di lingkungan Pemprov Kalsel,” ujar Rudy Resnawan.

Rudy Resnawan menyatakan KalselProv-CSIRT tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. CSIRT Organisasi sektor pemerintah diharapkan dapat membangun kemandirian serta kesiapan dalam menghadapi ancaman insiden siber yang poada akhirnya dapat berkontribusi langsung dalam menjaga keamanan siber di Indonesia.

“Kami berharap pembentukan KalselProv-CSIRT dapat dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan ruang siber yang aman dan kondusif sebagai pondasi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Rudy Resnawan.

Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN