Depok (18/6). Dalam situasi pandemi COVID-19, sebagai bentuk pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Sandiman (JFS), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan seri program web seminar (webinar) bertajuk DEKRIPSI (Diseminasi Kebijakan dan Peraturan Teknis Pembinaan Sandiman Indonesia) dengan mengusung tema “Membangun Profesionalisme Jabatan Fungsional Sandiman”.

Rangkaian webinar diawali dengan seri Dekripsi#01 yang digelar pada Selasa, 16 Juni 2020 dengan mengundang Sandiman dan pejabat atasan Sandiman di lingkungan internal BSSN dan dihadiri sebanyak 110 peserta. Acara berlanjut dengan Dekripsi#02 yang diselenggarakan pada Kamis, 18 Juni 2020 dan diikuti oleh 308 peserta yang berasal dari empat instansi pusat, 26 peserta perwakilan pemerintah provinsi; 184 peserta perwakilan pemerintah kabupaten, dan 94 peserta perwakilan pemerintah kota dari seluruh penjuru Indonesia.

Dalam sambutannya, Dame Ria Munthe selaku Direktur Pengendalian SDM BSSN menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta atas partisipasi dan dukungannya dalam pelaksanaan seri program DEKRIPSI seraya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang memberikan bekal bagi peserta untuk dapat semakin mengerti seluk beluk JFS sehingga dapat mengelola, menekuni, dan mengembangkannya di instansi masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Aidu Tauhid yang hadir sebagai salah satu narasumber menekankan bahwa kunci dari jabatan fungsional adalah pendataan dan pemetaan awal.

“Jangan sampai ada yang kesulitan masuk ke jabatan fungsional hanya karena alasan tercecer tidak ikut terdata, misalnya karena yang bersangkutan sedang ditugaskan di luar unit kerja atau sedang mengambil cuti di luar tanggungan negara,” imbuhnya.

Perkembangan pembinaan karir yang hangat diperbincangkan saat ini dan sedang dalam proses pencarian bentuk adalah optimalisasi jabatan fungsional dengan menerapkan “pilah, pilih, olah, dan alih”. Isu yang perlu diketahui saat ini adalah pemangkasan, peralihan, dan yang paling tren terkait penyetaraan bagi eselon III, IV, dan V.

“Meskipun sudah ada rekomendasi Menpan RB untuk melakukan penyetaraan, calon pejabat fungsional dapat memilih cara yang terbaik dan menguntungkan, baik melakukan perpindahan maupun pengangkatan kembali.”

Aidu Tauhid menyatakan nantinya kebijakan dan manajemen ASN diarahkan ke Sistem Merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang pegawai.

“Pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat dilakukan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan pertama, dan inpassing/penyesuaian yang kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan,” ungkap Aidu Tauhid.

Aidu Tauhid memberikan beberapa alasan mengapa harus jabatan fungsional, diantaranya kejelasan kedudukan dalam organisasi, prestasi kerja (terkait dengan kenaikan pangkat dan/atau jabatan), batas usia pensiun lebih tinggi, kesejahteraan yang lebih baik (tunjangan jabatan fungsional dan kelas jabatan), terdorongnya profesionalisme (keahlian dan keterampilan tertentu), terwujudnya ASN sebagai profesi, dan pelaksanaan tugas yang lebih terstruktur.

“Saya kira banyak kelebihan yang bisa diperoleh dalam JFS, jika ada kesulitan segera hubungi BSSN sebagai instansi pembina,” imbuh Aidu Tauhid.

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Standardisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktorat Pengendalian Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian BSSN, Asri Setyowati sebagai narasumber dalam kesempatan tersebut menyatakan Pejabat Fungsional Sandiman merupakan ASN pelaksana teknis yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian pada Instansi Pemerintah.

“Pembentukan JFS sudah dilakukan sejak tahun 1990 dan hingga kini terus mengalami perubahan dan penyempurnaan, JFS kemudian juga turut bertransformasi pada tahun 2018 seiring dengan perubahan instansi pembinanya, Lembaga Sandi Negara menjadi BSSN,” ujar Asri Setyowati.

Landasan pemikiran perubahan ruang lingkup Sandiman sangat banyak, diantaranya: mengikuti perkembangan teknologi; penajaman peran Sandiman dalam mengamankan informasi di era siber; mengakomodir kebutuhan SDM ASN yang melaksanakan fungsi teknis pengamanan informasi; meningkatnya ancaman keamanan informasi di sektor pemerintah; menumbuhkan kepakaran di bidang keamanan informasi, keamanan siber dan persandian; dan perubahan organisasi pembina Sandiman, dari Lemsaneg menjadi BSSN,” imbuhnya. 

Mohamad Endhy Aziz, Sandiman Muda pada Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Fungsional Sandiman Indonesia (AFSI) berkesempatan menjadi narasumber pada Dekripsi#01. Mohamad Endhy Aziz menyampaikan bahwa saat ini, pekerjaan sandiman tidak hanya berhadapan dengan sesama institusi pemerintahan, namun dituntut kontribusinya di luar seperti IIKN dan ekonomi digital.

“Untuk menjawab tuntutan tersebut, masih terdapat gap yang sangat besar, antara lain peringkat GCI Indonesia masih belum tinggi, 22% perangkat komputer Indonesia terinfeksi virus (Microsoft), potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat insiden keamanan siber dapat mencapai Rp 475 T, yang berdampak pada 3 dari 5 (61%) perusahaan menunda transformasi digital karena besarnya risiko tersebut.”

Berdasarkan Kerangka Keamanan Siber mengacu pada Perpres Nomor 53 Tahun 2017, objek yang menjadi ruang lingkup keamanan siber BSSN mencakup government network, critical infrastructure, dan digital economy. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Sandiman untuk berkontribusi pada tiga area tersebut.

Titin Suhartini, Sandiman Muda pada Bidang Tata Kelola, Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Hukum, Pembinaan, dan Pembelaan Anggota AFSI, yang juga menjadi narasumber dalam webinar Dekripsi#02 mengulas tentang perkembangan lingkungan strategis era digital.

“Perkembangan jumlah pengguna internet di Indonesia merupakan yang paling tinggi di Asia Tenggara, sehingga sudah sangat tepat langkah pemerintah membentuk BSSN untuk menghadirkan negara dalam rangka melindungi keamanan nasional dan ekonomi digital,” ujarnya.

Titin Suhartini menyatakan dalam proses pengelolaan JFS di BSSN, pembentukan organisasi profesi seperti AFSI sangat dibutuhkan sebagai mitra BSSN dalam kapasitasnya sebagai instansi pembina JFS untuk mengelola jabatan fungsional dan menjadi perwakilan suara JFS.

Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN

Imbauan Keamanan Kerentanan Port Thunderbolt

Thunderbolt digadang-gadang sebagai teknologi port berperforma tinggi yang mampu menjembatani pemindahan data dengan ukuran yang cukup besar dalam waktu yang relatif lebih singkat. Thunderbolt juga mampu menghubungkan beberapa perangkat sekaligus dengan ukuran daya...

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 – 2019

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi penyelenggara negara, sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah...