Jakarta, BSSN.go.id- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia resmi menandatangani perjanjian kerjasama denganBadan Siber Dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia terkait pemanfaatan sertifikat elektronik.

Penandatanganan tersebut langsung dilakukan oleh Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak dan SekretarisJenderal Kemenlu Mayerfas, disaksikan oleh para pejabat eselon I, II, III dan IV dari kedua instansi, di Kantin Diplomasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (3/9).

Sekjen Kemlu dalam pidatonya menyambut sangat baik kerjasama ini karena pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Kemlu sudah menjadi keinginan sejak lama. Hal yang disampaikan juga adalah bahwa akan terjadi perubahan yang mendasar yang harus diikuti oleh seluruh unit internal Kemlu untuk menggunakan sertifikat elektronik.

Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak dalam sambutannya menyampaikan kerjasama ini merupakan bentuk dukungan aspek keamanan dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik milik instansi pusat melalui pemanfaatan sertifikat elektronik.

“Berdasarkan fakta yang kami dapatkan, sertifikat elektronik telah mampu mewujudkan efisiensi di berbagai layanan sistem elektronik pemerintahan,” ujar Syahrul.

Dengan demikian pejabat pemerintah pada instansi terkait dapat memberikan persetujuan melalui tanda tangan digital dengan menggunakan sertifikat elektronik. Serta, tentunya akan ada penghematan dalam anggaran alat tulis kantor dan efisiensi karena pejabat dapat memberikan persetujuan melalui tanda tangan digital dari mana saja.

Kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi dalam menciptakan keamanan siber, serta merujuk pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018, dimana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE merupakan suatu langkah yang diambil dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

SPBE muncul sebagai suatu “katalis” bagi perwujudan sasaran akhir yaitu Smart Governance, atau dikenal dengan e-government. Dan, untuk menyelenggarakan e-government yang aman diperlukan suatu layanan yang mampu memberikan jaminan keamanan, kerahasiaan, otentikasi data, integritas, dan anti penyangkalan.

Usai penandatanganan kerjasama tersebut dilanjutkan penyerahan sertifikat elektronik dari Kepala Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN Rinaldy kepadaKapustik Kementerian dan Perwakilan Kemlu,Fernando Alwi. (RM-YH)

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BSSN

Share This