JAKARTA(4/3) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia menggelar pekan percepatan penyusunan standar operational procedure (SOP) di Jakarta (4/3). Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Giyanto Awan Sularso, dihadiri para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BSSN, dengan  narasumber dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Ngalimun.

Pembukaan Acara oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam sambutannya, Giyanto menyampaikan bahwa penyusunan SOP merupakan kewajiban organisasi yang harus segera diselesaikan di setiap unit kerja. “Dengan bertransformasinya Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, maka pelaksanaan SOP nya pun mengalami perubahan,” ujar pria asal Pacitan itu.

Sudah menjadi ketentuan dalam kegiatan penyusunan SOP memerlukan partisipasi penuh dari seluruh pegawai BSSN, karena hal itu akan berdampak langsung pada seluruh pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dapat diartikan, SOP sebagai petunjuk organisatoris yang menetapkan suatu tindakan baku. “Dengan kata lain SOP berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh pekerja atau petugas dalam melaksanakan pekerjaan mereka,” terang Ngalimun dalam presentasenya dihadapan pegawai BSSN.

Sebagai bagian dari proses dalam penerapan SOP, organisasi harus mempersiapkan sebuah mekanisme monitoring kinerja dan memastikan bila SOP telah dilaksanakan dengan baik. Karena salah satu kunci keberhasilan prosedur itu adalah memonitor setiap pelaksana yang menguasai SOP yang telah ditetapkan.

“Tujuannya supaya setiap pelaksana dapat bertanggung jawab atas kinerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku,” tegas Ngalimun.

Secara substansial SOP akan membantu organisasi menjadi lebih produktif. Kemudian dengan SOP organisasi telah melakukan sebuah komitmen jangka panjang dalam rangka membangun sebuah organisasi lebih efektif dan kohesif.

Namun meski demikian, tidak selamanya sebuah SOP berlaku secara permanen. Karena perubahan lingkungan organisasi selalu membawa pengaruh ke SOP yang sudah ada. Karenanya secara terus-menerus SOP perlu di evaluasi agar prosedur-prosedur dalam organisasi selalu merujuk pada akuntabilitas dan kinerja yang baik sebagai langkah tindak lanjut dari tahapan monitoring yang dapat meliputi substansi SOP itu sendiri karena akan berkaitan dengan proses penerapannya.

Kegiatan percepatan SOP itu dilaksanakan karena adanya perubahan organisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber Dan Sandi Negara, serta juga terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan keluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah.

Kemudian adanya dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja organisasi. Terakhir, sebagai pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018. (RM)

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BSSN

Masyarakat Mataram Antusias Mengikuti Literasi Keamanan Siber

(16/03) Mataram. Masyarakat Mataram antusias mengikuti kegiatan literasi keamanan siber yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Jumlah peserta melebihi target yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Kegiatan literasi dilaksanakan di...

BSSN AJAK MASYARAKAT UNTUK MENANGGULANGI HOAKS PADA PEMILU 2019

Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah semakin dekat. Ragam persiapan pun telah disiapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Namun, menjelang perhelatan tersebut semakin banyak hoaks yang beredar. Hal tersebut bisa saja dipengaruhi oleh beberapa hal seperti...

Kepala BSSN pada acara Tamu Khusus TVOne

Wawancara ekslusif Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dengan TVOne pada acara Tamu Khusus yang ditayangkan pada hari Minggu, 7 Januari 2018. Berita Terbaru Panduan

Share This