Jakarta, BSSN.go.id – Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di hampir segala sisi kehidupan laksana pedang bermata dua. Di satu sisi tersedia berbagai kemudahan dan kesempatan baru untuk mencapai kesejahteraan, namun di sisi lain jenis dan jumlah ancaman siber terus membayangi. Indonesia membutuhkan banyak Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan andal di bidang keamanan siber dan sandi untuk membangun dan menjaga ruang siber yang aman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terkait hal tersebut BSSN menggelar Seminar Daring bertema “Menjawab Tantangan Kapabilitas Siber Indonesia” di hotel Grand Whiz Poins, Jakarta Selatan pada Minggu (20/12).

Dalam kesempatan tersebut Direktur Proteksi Pemerintah BSSN, Dwi Kardono, menjadi salah satu narasumber. Dwi Kardono menjelaskan berbagai hal tentang layanan publik yang dikelola pemerintah yang menggunakan teknologi informasi. Dwi Kardono mengatakan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mewajibkan setiap instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sistem aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik secara elektronik.

“Sesuai amanat Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang SPBE, layanan publik yang selama ini diselenggarakan tanpa menggunakan IT harus bertransformasi menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan publik,” ujar Dwi Kardono.

Dwi Kardono dalam kesempatan tersebut menyatakan pandemi Covid-19 tidak boleh mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Terkait hal tersebut maka pelayanan publik didorong diselenggarakan secara elektronik.

Hadir juga dalam acara tersebut Koordinator Fasilitasi Standardisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BSSN, Asri Setyowati, yang menyampaikan data SDM keamaann Siber yang dibina oleh BSSN.

“Per Desember 2020 ini, jumlah Sandiman menccapai 474 masih jauh dari proyeksi kebutuhan di daerah dan di pusat. Jumlah Sandiman dan Manggala Informatika yang kita dibutuhkan kurang lebih sebanyak 6000 personil,” ujar Asri.

“Berbagai persyaratan harus dimiliki oleh seorang Sandiman, salah satunya adalah lolos uji kompetensi. BSSN sudah merumuskan kamus kompetensi Sandiman. Sekarang sudah masuk tahap Harmonisasi, tinggal proses penetapan di BSSN untuk nanti menjadi Standar Kompetensi,” tutup Asri.

Hadir pula Direktur IKPRIIKN BSSN, Intan Rahayu, yang mengatakan dalam rangka melindungi dan mengamankan ruang siber serta kedaulatan Indonesia di ranah siber, dan sebagai arah kebijakan dan panduan dalam menjalankan berbagai program terkait keamanan siber, BSSN merumuskan Strategi Keamanan Siber Nasional yang nantinya akan menjadi Peraturan Presiden.

“Strategi Keamanan Siber Nasional berisi misi, tujuan serta landasan yang harus dibangun bersama oleh BSSN dan seluruh pemangku kemanan siber Indonesia. Ada juga Tujuh Fokus Area Strategi Keamanan Siber Nasional dan upaya implementasinya,” jelas Intan.

Intan menyatakan Visi dari Strategi Keamanan Siber Nasional harus selaras dengan Visi Presiden yaitu mewujudkan Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Intan berharap Sandiman bisa menjadi mitra bagi pelaku usaha. Sandiman dituntut bisa melakukan sharingpengetahuan bagaimana mengamankan informasi dan sistem e-commerce yang dimiliki pelaku usaha.

Direktur IKPRED BSSN, Nunil Pantjawati dalam kesempatan tersebut berharap seluruh pemangku kemanan siber Indonesia dapat turut mendukung pelaksanaan Strategi Keamanan Siber Nasional sehingga terbentuk kolaborasi aktif walaupun tidak berbentuk formal.

Dalam acara tersebut Ketua Asosiasi Fungsional Sandiman indonesia, Ismu Hadir, bersama 400 peserta seminar turut tergabung secara virtual.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – Badan Siber dan Sandi Negara

Imbauan Keamanan Kerentanan Port Thunderbolt

Thunderbolt digadang-gadang sebagai teknologi port berperforma tinggi yang mampu menjembatani pemindahan data dengan ukuran yang cukup besar dalam waktu yang relatif lebih singkat. Thunderbolt juga mampu menghubungkan beberapa perangkat sekaligus dengan ukuran daya...

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 – 2019

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi penyelenggara negara, sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah...