BSSN-TANGERANG (27/2) Direktur Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Agung Nugraha, mengatakan, perlindungan terhadap infrastruktur kritis nasional merupakan hal penting untuk diwujudkan sebagai langkah pencegahan, mereduksi kerentanan yang dapat di eksploitasi, serta meminimalisir dampak kerusakan dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pemulihan ketika terjadi serangan siber. Sehingga, perlu dilakukannya policy meeting secara berkala antar pemangku kepentingan untuk merumuskan arah strategi keamanan siber serta kebijakan yang harus disusun untuk menghadapi perkembangan situasi keamanan siber.

“Infrastruktur kritikal nasional merupakan infrastruktur fisik maupun non fisik yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam menunjang hajat hidup orang banyak. Karena apabila terjadi gangguan, bahkan kerusakan pada infrastruktur tersebut, akan berdampak pada pertahanan dan keamanan nasional, ekonomi nasional, kesehatan, keselamatan publik, penyelenggaraan negara, merusak reputasi negara, serta hilangnya kepercayaan publik, maupun dampak lain berupa kombinasi dari hal-hal tersebut,” papar Agung dalam acara Pertemuan Komite Pengarah Teknologi Informasi BPJS Kesehatan di Tangerang.

Berbagai isu mengenai perlindungan data pribadi, penyalahgunaan data, kepemilikan data, keamanan data, kepercayaan dalam pengelolaan data, sampai pengujian keamanan aplikasi, diuraikan satu persatu di acara yang dihadiri oleh jajaran BPJS Kesehatan.

Mengambil contoh kasus serangan siber singhealt yang terjadi pada tahun 2018 lalu, Agung menegaskan beberapa pembelajaran seperti pentingnya meningkatkan kesadaran setiap personil mengenai keamanan siber untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi insiden keamanan siber.

Kemudian, menerapkan pemeriksaan dan audit keamanan secara berkala pada sistem yang kritikal. Lalu perlu dilaksanakannnya monitoring secara berkala dan penerapan kontrol keamanan yang ketat untuk mencegah serangan siber.

Selanjutnya, perlu adanya kemitraan antara industri dan pemerintah untuk mencapai tingkat keamanan kolektif yang lebih tinggi, dan penerapan standar kemanan siber untuk meningkatkan kesiapan terhadap ancaman siber.

“Masukan data atau informasi mengenai kesehatan dimulai dari proses pengolahan dan pengelolaan informasi terkait pasien oleh tenaga kesehatan atau outsource (pihak ketiga), baik itu pada fasilitas layanan kesehatan di tingkat puskesmas, klinik, rumah sakit hingga industri asuransi kesehatan,” terangnya, lanjut, “selain informasi-informasi itu juga berkaitan dengan data rekam medis hasil diagnosa medis terkait pula dengan layanan jaminan kesehatan nasional yang menggunakan resume medis untuk proses klaimnya.”

Dipaparkan juga dari segi industri medis terdapat keterkaitan informasi dengan industri farmasi serta perangkat medis. Bahkan, berhubungan juga dengan data kependudukan yaitu KTP elektronik. Sehingga suatu informasi medis memiliki tingkat keterkaitan yang tinggi khususnya dalam hal perlindungan privasi dan keamanan informasi. (IMW)

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BSSN

Masyarakat Mataram Antusias Mengikuti Literasi Keamanan Siber

(16/03) Mataram. Masyarakat Mataram antusias mengikuti kegiatan literasi keamanan siber yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Jumlah peserta melebihi target yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Kegiatan literasi dilaksanakan di...

BSSN AJAK MASYARAKAT UNTUK MENANGGULANGI HOAKS PADA PEMILU 2019

Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah semakin dekat. Ragam persiapan pun telah disiapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Namun, menjelang perhelatan tersebut semakin banyak hoaks yang beredar. Hal tersebut bisa saja dipengaruhi oleh beberapa hal seperti...

Kepala BSSN pada acara Tamu Khusus TVOne

Wawancara ekslusif Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dengan TVOne pada acara Tamu Khusus yang ditayangkan pada hari Minggu, 7 Januari 2018. Berita Terbaru Panduan

Share This