Depok, BSSN.go.id – Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Pemerintah Daerah dan dunia pendidikan menyepakati kerjasama dalam penggunaan Sertifikat Elektronik. Kerja sama ini merupakan bentuk dukungan aspek keamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik milik instansi pemerintah melalui pemanfaatan sertifikat elektronik.

Universitas dan Pemerintah Daerah yang melakukan perjanjian kerja sama ini terdiri dari Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Kementerian Perindustrian, Universitas Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Politeknik Kesehatan Semarang, Universitas Pendidikan Ganesha, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Magetan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kota Banjar, Pemerintah Kota Probolinggo, dan Pemerintah Kota Malang.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan di Gedung Auditorium BSSN, Depok tanggal 26 Nopember 2019. Kegiatan Penandatanganan PKS ini dihadiri oleh Sekretaris Utama BSSN, Syahrul Mubarak, Kepala BSrE Rinaldy, serta para tamu undangan dari seluruh pejabat yang melakukan penandatangan kerjasama teknis ini.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017, BSSN mengemban tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian dalam rangka mewujudkan keamanan siber nasional, perlindungan infratruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital.

Pemerintah telah mendorong implementasi e-government dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik atau SPBE. SPBE merupakan suatu langkah yang diambil dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

Disinilah sertifikat elektronik berperan sebagai elemen pendukung dalam pemenuhan layanan keamanan penyelenggaraan e-government. Pemanfaatan sertifikat elektronik pada SPBE akan menciptakan pelayanan yang lebih fleksibel. Keberadaan sertifikat elektronik diharapkan dapat menjadi sarana dalam penyediaan data yang akurat demi meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan fakta yang didapat, sertifikat elektronik telah mampu mewujudkan efisiensi di berbagai layanan sistem elektronik pemerintah. Salah satu contohnya adalah pejabat pemerintah pada instansi terkait dapat memberikan persetujuan melalui tanda tangan digital dengan menggunakan sertifikat elektronik. Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi waktu, cepat, aman, dan pengurangan penggunaan kertas.

Diharapkan dari kerja sama ini, penerapan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di lingkungan masing-masing mitra BSSN mampu memberikan penerapan aktual dari prinsip keamanan dengan selalu menjamin ketersediaan sistem dan layanan yang ada, sehingga pemanfaatan sertifikat elektronik dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing instansi. (MW-YH

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dam Humas, BSSN

Waka BSSN Ajak Seluruh Elemen Bersih Dari Korupsi

Bogor, BSSN.go.id - Wakil Kepala BSSN Komjen Pol. Drs. Dharma Pongrekun, M.M., M.H menjadi pembicara dalam kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten dengan tema "Membangun Negeri Tanpa Korupsi" di Aula Hotel Seruni, Bogor (2/12). Tujuan...

Topping Off Gedung Deputi III BSSN

Depok, BSSN.go.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia melakukan topping offpemasangan atap bagunan sebagai tanda berakhirnya proses konstruksi kepada Gedung Deputi III Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN di Bojongsari, Sawangan, Depok, Jawa...

Share This