Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin mengubah cara manusia dalam menjalani keseharian. Penggunaan sistem elektronik semakin mendominasi seluruh kegiatan kita sehari-hari, mulai dari hal-hal sederhana seperti pada sistem absensi kehadiran, hingga hal yang strategis seperti penggunaan sistem e-banking dan e-commerce yang melibatkan jumlah pengguna (user) yang masif dan perputaran ekonomi yang cukup signifikan. Untuk itu, ruang siber perlu mendapatkan perlindungan yang layak guna menghindari potensi ancaman dan resiko yang dapat merugikan pribadi, organisasi, maupun negara.

Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan keamanan informasi salah satunya adalah dengan membuat kebijakan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI), yang semula diemban oleh Kementerian Kominfo kini dialihkan kepada BSSN. Kebijakan SMPI tertuang pada Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016, namun hingga tahun 2019 ini telah terbit banyak peraturan baru yang terkait. Berangkat dari hal tersebut, BSSN perlu merancang ulang SMPI dengan melakukan banyak penyesuaian dengan peraturan-peraturan baru yang telah terbit.

SMPI mencakup kebijakan yang mengatur para penyelenggara sistem elektronik (PSE) agar dapat melakukan pengamanan yang mumpuni terhadap sistem yang dikelolanya. PSE dapat mendaftarkan sistem elektronik yang dikelolanya untuk kemudian ditentukan katagori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan: rendah, tinggi, atau strategis. SMPI kemudian menentukan kebijakan standar-standar pengamanan sistem elektronik yang dianjurkan untuk diterapkan oleh PSE. Penerapan SMPI akan diaudit oleh lembaga-lembaga sertifikasi yang terdaftar dan terakreditasi dalam SMPI.

Konsekuansi apabila PSE tidak menerapkan SMPI adalah adanya sanksi administratif berupa teguran tertulis serta pemberhentian sementara nama domain Indonesia. Sedangkan untuk lembaga sertifikasi yang tidak melaksanakan audit sesuai dengan SMPI, akan mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis dan dikeluarkan dari daftar SMPI. Namun, peraturan mengenai konsekuensi ini masih dalam tahap pembahasan, karena saat ini BSSN masih merancang kebijakan SMPI dan menerima masukan dari masyarakat.

Untuk itulah pada tanggal 23 April 2019, BSSN menyelenggarakan Uji Publik Rancangan Peraturan tentang SMPI dengan mengundang sejumlah narasumber ahli yaitu: Firdaus Kifli, S.ST.,M.AP., (Kasubdit Proteksi IIKN III BSSN), Yudhistira Nugraha (Kominfo), Fetri Miftach (Xynesis International), dan Denny Sugiri (Aplikanusa Lintasarta). Acara yang dibuka oleh Plt. Deputi Bidang Proteksi BSSN, Agung Nugraha, S.IP.,M.Si (Han) ini mengundang sejumlah penerima manfaat (stakeholder) dari berbagai sektor seperti: telekomunikasi, ekonomi digital, pemerintah, kepolisian, dan militer. Selain itu, beberapa lembaga sertifikasi SMPI yang sudah terakreditasi juga ikut hadir untuk memberikan pendapat dan masukannya.

Uji Publik ini dilakukan untuk menampung ide, saran, dan pendapat dari para stakeholder dalam proses perancangan kebijakan tentang SMPI agar nantinya implementasi kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan harmonis. BSSN masih membuka peluang bagi masyarakat, khususnya penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan tanggapan dan masukkannya terhadap Rancangan Peraturan BSSN tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi kepada Staf Direktorat Proteksi IIKN, email:  proteksi.iikn3@bssn.go.id  dan selambat-lambatnya  sampai dengan 16 Mei 2019.

Informasi lebih lengkap mengenai masukan terhadap masukan kebijakan tentang SMPI melalui tautan berikut: https://bssn.go.id/permohonan-tanggapan-publik-mengenai-peraturan-badan-siber-dan-sandi-negara-tentang-sistem-manajemen-pengamanan-informasi-smpi/

-JR dan Raafi-

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BSSN

Serah Terima Jabatan Kepala BSSN

Jakarta, 24/5. Mayjen TNI (Purn) Djoko Setiadi melakukankan serah terima jabatan sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kepada Letjen TNI (Purn) Binsa Siburian di kantor BSSN, Ragunan, Jakarta.Mengawali acara serah terima jabatan Kepala BSSN ini Djoko...

Presiden Melantik Hinsa Siburian Menjadi Kepala BSSN

Jakarta(21/05) - Presiden Jokowi melantik Hinsa Siburian menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Istana Negara pada hari Selasa, 21 Mei 2019. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Meko Polhukam, Menko Kemaritiman, Mensesneg, Seskab, Ketua...

BSSN menyelenggarakan Workshop Pengisian e-LHKASN

Jakarta(15/05) Bertempat di Auditorium Roebiono Kertopati, Inspektur BSSN Christianto Noviantoro membuka secara resmi kegiatan kegiatan Workshop e-LHKASN. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Mei 2019. Dalam Workshop tersebut hadir Heru Erlangga dari Kementerian...

Kepala BSSN pada acara Tamu Khusus TVOne

Wawancara ekslusif Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dengan TVOne pada acara Tamu Khusus yang ditayangkan pada hari Minggu, 7 Januari 2018. Berita Terbaru Panduan

Share This