Jakarta, 29 Mei 2019 – Dalam menyusun kebijakan keamanan siber, negara harus sepenuhnya selaras dan proporsional dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) ,khususnya perlindungan kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Konsekuensinya, model pengaturan harus merujuk pada standar‐standar HAM yang telah dijamin dalam berbagai perjanjian internasional HAM. Harus ada titik temu antara kebutuhan keamanan siber dengan keseluruhan instrumen internasional hak asasi manusia seperti tertuang pada sejumlah resolusi (64/211, 68/167, dan 32/13) yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kesimpulan tersebut tercapai dalam “Diskusi Publik : HAM Dan Kebijakan Keamanan Siber, Bagaimana Integrasinya” yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2019. BSSN bersama perwakilan dari Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Grab Indonesia, dan Elsam menjadi narasumber pada acara yang dihadiri oleh para pegiat HAM dan perwakilan dari sektor pemerintah dan swasta.

Kepala Sub Direktorat Proteksi Keamanan Informasi (Kasubdit) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nur Iskandarsyah, yang mewakili BSSN menjelaskan tentang kebijakan keamanan siber yang telah dihasilkan oleh BSSN dalam menjaga ranah siber Indonesia agar tetap kondusif. Nur menegaskan bahwa BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. 

Negara, dalam hal ini BSSN sudah hadir menyuarakan isu perlindungan HAM, khususnya perlindungan kebebasan berekspresi dan hak atas privasi dengan melakukan kampanye literasi.  Kegiatan literasi dikemas dalam bentuk seminar dan edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran keamanan data pribadi untuk mendorong budaya positif seiring dengan kemajuan masyarakat yang semakin akrab dengan teknologi informasi. BSSN konsisten menyelenggarakan kampanye literasi supaya masyarakat lebih bijak dalam pemanfaatan internet dan mengetahui tentang resiko ancaman siber dan pentingnya menjaga keamanan data pribadi diruang siber khususnya media sosial, ujar Nur.

Saat ini Rancangan Undang – undang keamanan siber (RUU Kamsiber) sudah memasuki tahap prolegnas di DPR RI. Ia berjanji saran dan masukan pada diskusi publik hari ini akan dibawa sebagai masukan publik dalam penyusunan RUU Kamsiber.

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Humas

Halal Bihalal Keluarga Besar BSSN

JAKARTA, Ratusan pegawai Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia dan tamu undangan dari instansi lain melaksanakan halal bihalal bersama Kepala BSSN Hinsa Siburian di halaman Gedung A kantor BSSN. Hinsa tampak didampingi oleh istrinya. Pantauan Tim...

MUDIK BERSAMA KORPRI BSSN

(01/06) Jakarta. Korpri Badan Siber dan Sandi Negara mengadakan kegiatan mudik bersama yang diikuti oleh 200 orang peserta dengan tujuan berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Kegiatan mudik ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Korpri BSSN...

Kepala BSSN pada acara Tamu Khusus TVOne

Wawancara ekslusif Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dengan TVOne pada acara Tamu Khusus yang ditayangkan pada hari Minggu, 7 Januari 2018. Berita Terbaru Panduan

Share This