Jakarta, 29 Mei 2019 – Dalam menyusun kebijakan keamanan siber, negara harus sepenuhnya selaras dan proporsional dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) ,khususnya perlindungan kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Konsekuensinya, model pengaturan harus merujuk pada standar‐standar HAM yang telah dijamin dalam berbagai perjanjian internasional HAM. Harus ada titik temu antara kebutuhan keamanan siber dengan keseluruhan instrumen internasional hak asasi manusia seperti tertuang pada sejumlah resolusi (64/211, 68/167, dan 32/13) yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kesimpulan tersebut tercapai dalam “Diskusi Publik : HAM Dan Kebijakan Keamanan Siber, Bagaimana Integrasinya” yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2019. BSSN bersama perwakilan dari Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Grab Indonesia, dan Elsam menjadi narasumber pada acara yang dihadiri oleh para pegiat HAM dan perwakilan dari sektor pemerintah dan swasta.

Kepala Sub Direktorat Proteksi Keamanan Informasi (Kasubdit) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nur Iskandarsyah, yang mewakili BSSN menjelaskan tentang kebijakan keamanan siber yang telah dihasilkan oleh BSSN dalam menjaga ranah siber Indonesia agar tetap kondusif. Nur menegaskan bahwa BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. 

Negara, dalam hal ini BSSN sudah hadir menyuarakan isu perlindungan HAM, khususnya perlindungan kebebasan berekspresi dan hak atas privasi dengan melakukan kampanye literasi.  Kegiatan literasi dikemas dalam bentuk seminar dan edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran keamanan data pribadi untuk mendorong budaya positif seiring dengan kemajuan masyarakat yang semakin akrab dengan teknologi informasi. BSSN konsisten menyelenggarakan kampanye literasi supaya masyarakat lebih bijak dalam pemanfaatan internet dan mengetahui tentang resiko ancaman siber dan pentingnya menjaga keamanan data pribadi diruang siber khususnya media sosial, ujar Nur.

Saat ini Rancangan Undang – undang keamanan siber (RUU Kamsiber) sudah memasuki tahap prolegnas di DPR RI. Ia berjanji saran dan masukan pada diskusi publik hari ini akan dibawa sebagai masukan publik dalam penyusunan RUU Kamsiber.

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Humas

Imbauan Keamanan Kerentanan Port Thunderbolt

Thunderbolt digadang-gadang sebagai teknologi port berperforma tinggi yang mampu menjembatani pemindahan data dengan ukuran yang cukup besar dalam waktu yang relatif lebih singkat. Thunderbolt juga mampu menghubungkan beberapa perangkat sekaligus dengan ukuran daya...

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 – 2019

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi penyelenggara negara, sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah...