Jakarta, BSSN.go.id – Teknologi Informasi semakin berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan TI di Indonesia banyak memberikan dampak positif bagi kita, antara lain mudahnya kita dalam memperoleh informasi yang kita butuhkan kapanpun dan di manapun kita berada. Semua itu kita dapatkan hanya dengan cara menghubungkan komputer atau smartphone ke jaringan internet maka kita bisa melakukan akses tanpa batas. Selain mendapatkan informasi, teknologi informasi juga memudahkan kita dalam melakukan komunikasi dengan pihak lain di seluruh dunia.

Dengan perkembangan teknologi yang bisa mempermudah untuk mendapatkan informasi itu akan bisa menjadi celah para pihak yang punya kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari infoårmasi data orang lain.

 Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Biro Hukum dan Humas BSSN Ferry Indrawan pada acara Legal Preventive Program dengan judul Aspek Hukum dan Mitigasi Risiko Hukum dari Digitalisasi Bisnis yang diselenggarakan oleh PT. Pertamina di Gedung Utama, Jakarta, pada Rabu 20 Nopember 2019. Acara yang dikemas dalam format seminar tersebut dihadiri oleh Chief Legal Counsel & Compliance PT Pertamina (Persero) Aji Prayudi serta pekerja Legal and Compliance Anak Perusahaan Hulu dan Hilir Pertamina Group.

“Kedalautan data merupakan salah satu isu strategis yang menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia saat ini. Bahkan Presiden RI telah menyatakan kedalautan data lebih berharga dari minyak, sehingga memerlukan regulasi untuk melindunginya.” Ujar Ferry.

Disampaikan juga bahwa untuk mengamankan siber nasional BSSN tidak bisa bekerja sendiri, butuh kolaborasi dari berbagai instansi terkait untuk membangun kenyamanan dan keamanan di dunia siber. Namun BSSN belum mempunyai payung hukum. Ditambahkannya bahwa RUU tentang Ketahanan dan Keamanan Siber sudah pernah dibahas di DPR RI.

Selain menyampaikan tugas dan fungsi BSSN disinggung tentang Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSSN, mulai dari ancaman, tantangan, penggunaan dan manfaat dari penggunaan Sertifikat Elektronik.

Indonesia belum memiliki satu pun regulasi tentang siber, sehingga perlu adanya regulasi tentang perlindungan data terutama di ranah siber menjadi satu hal yang prioritas. Strategi keamanan siber perlu dirumuskan bersama dengan Kementerian/Lembaga, sehingga kolaborasi dan sinergi dapat terwujud dalam menghadapi ancaman siber ke depan. (MW-YH)

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Humas, BSSN

Waka BSSN Ajak Seluruh Elemen Bersih Dari Korupsi

Bogor, BSSN.go.id - Wakil Kepala BSSN Komjen Pol. Drs. Dharma Pongrekun, M.M., M.H menjadi pembicara dalam kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten dengan tema "Membangun Negeri Tanpa Korupsi" di Aula Hotel Seruni, Bogor (2/12). Tujuan...

Topping Off Gedung Deputi III BSSN

Depok, BSSN.go.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia melakukan topping offpemasangan atap bagunan sebagai tanda berakhirnya proses konstruksi kepada Gedung Deputi III Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN di Bojongsari, Sawangan, Depok, Jawa...

Share This