Bandung (9/3). Revolusi industri 4.0 mendorong terjadinya disrupsi di berbagai kalangan termasuk Notaris dan PPAT. Disrupsi digital merupakan sesuatu yang tak terelakan bagi Notaris PPAT. Sistem, teknologi dan cara baru yang lebih efisien akan menggantikan seluruh sistem dan cara lama. Menyikapi hal tersebut Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia dan Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Parahyangan, dan Universitas Pasundan menggelar International Conference on Economic, Notary, Law, and Development (ICENOTLAND) yang pertama di Hotel Intercontinental Bandung Dago Pakar pada 9-10 Maret 2020.

Dua kegiatan yang digelar dalam ICENOTLAND yang pertama tersebut adalah Seminar Kewenangan Notaris dan PPAT di Era Digitalisasi (Kajian Notaris Latin dan Sistem Civil Law) bertema “Peraturan Perundang-undangan Notaris dan PPAT Sebagai Pejabat Umum dalam Era Revolusi Industri 4.0” dan Forum Group Discussion bertema “Kewenangan Notaris dan PPAT di Era Revolusi Industri 4.0.”

Badan Siber dan Sandi Negara sebagai institusi pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan keamanan informasi di ranah siber dilibatkan dalam kegiatan tersebut untuk membahas mengenai pemanfaatan dan inovasi teknologi dalam bidang kenotariatan khususnya Sertifikat Digital dan Tanda Tangan Elektronik untuk menunjang tugas Notaris dan PPAT di era Revolusi Industri 4.0 untuk tetap menjaga kepercayaan dan kebutuhan masyarakat pada layanan kenotariatan yang lebih efektif dan efisien yang kini dituntut tidak memiliki batasan waktu.

Kepala Seksi Layanan Sertifikasi Elektronik Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, Sandhi Prasetiawan, menyatakan BSSN memberikan dukungan keamanan pertukaran data dan informasi dengan manfaatkan Sertifikat Elektronik untuk menjamin autentikasi, integritas data serta nirpenyangkalan data yang dipertukarkan. Sertifikat Elektronik memberikan jaminan otentikasi data karena sertifikat digital dapat menunjukkan langsung pemilik dari sertifikat di dalam suatu dokumen, kemudian integritas karena pada sertifikat elektronik menjamin keutuhan data dengan melihat apakah ada suatu perubahan di dalam dokumen yang telah ditandatangani, dan anti penyangkalan karena dapat langsung dibuktikan waktu penandatangan serta dapat menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data.

Sandhi menyampaikan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik BSrE BSSN berbasis persandian sehingga dijamin kekuatan dan keamanannya. Selain menyebut keamanan data perlu dilindungi agar tidak disalahkan, Sandhi juga menyatakan teknologi pengamanan berbasis Tanda Tangan Elektronik yang dilengkapi dengan Sertifikat Elektronik BSrE BSSN memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sandhi menyatakan produk Sertifikat Elektronik BSrE BSSN diantaranya adalah untuk tanda tangan elektronik, proteksi email, proteksi dokumen, SSL server, SSL client dan timestamp authority.

Sandhi menyampaikan pemanfaatan Sertifikat Elektronik diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan setiap penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan sertifikat keandalan dan/atau sertifikat elektronik. Penyelenggaraan layanan Sertifikat Elektronik BSRE diakui dan terdaftar di Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pengakuan Nomor 936 Tahun 2019.

Narasumber lain yang dihadirkan dalam seminar dan FGD tersebut diantaranya Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR RI, Edmon Makarim Dekan FH UI, Suyus Windayana Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Zudan Fakhrulloh Dirjen Dukcapil Kemendagri, Imam Goenarto Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan ANRI, Ary Zulfikar Direktur Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, dan Daulat P. Silitonga Direktur Perdata Dirjen AHU Kemenkumham RI.

Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat - BSSN

Implementasi Sertifikat Elektronik Perkuat Reformasi Birokrasi BSSN

Jakarta (12/3). Pengelola Reformasi Birokrasi (RB) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang terdiri Agen Perubahan, BSSN Muda dan Tim RB BSSN menyampaikan inovasi program RB di lingkungan BSSN dalam gelaran kegiatan "BSSN Reform Gathering: Tik Tok (Ngobrol Cantik Tak...

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 – 2019

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi penyelenggara negara, sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah...

Kepala BSSN pada acara Tamu Khusus TVOne

Wawancara ekslusif Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dengan TVOne pada acara Tamu Khusus yang ditayangkan pada hari Minggu, 7 Januari 2018. Berita Terbaru Panduan