Menyadari kerentanan keamanan dan risiko serangan siber pada sektor kesehatan, khususnya pada sistem dan data rekam medis pengguna layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), BPJS sebagai badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sepakat menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Kepala BSSN – Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hinsa Siburian dan Direktur Utama BPJS – Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.. Nota kesepahaman ini merupakan landasan berbagai kerja sama penguatan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan BPJS Kesehatan. Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Mei 2019 di Ballroom BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Gedung Brataranuh, Jakarta Pusat.

Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik; pengamanan teknologi informasi dan komunikasi; peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; pertukaran informasi; serta berbagai hal berbagai pemanfaatan lain yang disepakati para pihak. Nota kesepahaman ini diharapkan dapat mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan serta menjadi dasar kerja sama yang saling menguntungkan dalam mewujudkan ketahanan dan keamanan siber khususnya dalam infrastruktur informasi kritikal nasional sektor kesehatan.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN – Irjen Pol. Drs. Dharma Pongrekun, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Ir. Wahyuddin Bagenda, M.M. – Direktur Teknologi Informasi BPJS serta Direktur Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional, BSSN – Agung Nugraha, S. IP., M.Si. (Han) dan Dr. Ir. Wahyuddin Bagenda, M.M. – Direktur Teknologi Informasi BPJS tentang perlindungan keamanan siber pada penyelenggaraan pengamanan informasi untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional. Kerja sama ini merupakan tekad bersama dalam memperkuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama terkait proses perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

Pada kegiatan tersebut, Kepala BSSN menyampaikan Indonesia harus berkaca pada insiden serangan siber Sing Health tahun 2018 yang menyerang fasilitas kesehatan Singapura – negara yang memiliki keamanan siber mumpuni namun keamanan data kesehatan pejabat dan penduduk Singapura berhasil dibobol. Data rekam medis merupakan informasi dengan kategori kritikal. Dampak penyalahgunaan data kesehatan yang terintegrasi dengan data data kependudukan sangat berbahaya. Ancaman keamanan siber pada sektor tersebut dapat secara langsung mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Direktur Utama BPJS menambahkan bahwa Memasuki tahun keenam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), sampai dengan 24 Mei 2019, sejumlah 221,8 juta penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta program JKN-KIS. Fachmi Idris menegaskan bahwa besarnya jumlah cakupan peserta tentu berimplikasi terhadap besarnya jumlah data yang kami miliki. Jutaan data pribadi peserta, data pelayanan kesehatan, data fasilitas kesehatan hingga data transaksi pelayanan kesehatan ada dalam pengelolaan kami.
Dengan maraknya kasus kebocoran data, maka keamanan terhadap data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan tentu menjadi perhatian Manajemen. “Dengan besarnya data dan informasi penting yang kami miliki, ancaman siber bukanlah hal yang mustahil. Tidak menutup kemungkinan, ada banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berniat membobol dan menembus sistem keamanan kami”, ujarnya.

BPJS Kesehatan tentu tidak akan berjalan sendiri dalam menyelenggarakan program yang mulia ini. Tentu kami memerlukan dukungan dan kerja sama dalam mendukung pelaksanaan program JKN-KIS. “Progam jaminan kesehatan adalah wujud pengabdian kepada negara dan masyarakat Indonesia”, Tegasnya.

Kepala BSSN menambahkan bahwa keamanan siber bukanlah proses yang instan tetapi proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menawarkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik namun jika tidak didukung dengan sistem pengamanan yang baik dan SDM yang kompeten dapat timbul gangguan.

Kepala BSSN berharap ikatan kerja sama ini dapat menjadi awal terjalinnya kolaborasi dan sinergi yang positif dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketahanan siber khususnya di bidang infrastruktur informasi kritikal nasional sektor kesehatan. Kepala BSSN berharap kesepakatan kerja sama ini dapat segera direalisasikan sehingga potensi insiden serangan pada sistem JKS BPJS dapat diminimalisasi.

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BSSN

Halal Bihalal Keluarga Besar BSSN

JAKARTA, Ratusan pegawai Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia dan tamu undangan dari instansi lain melaksanakan halal bihalal bersama Kepala BSSN Hinsa Siburian di halaman Gedung A kantor BSSN. Hinsa tampak didampingi oleh istrinya. Pantauan Tim...

MUDIK BERSAMA KORPRI BSSN

(01/06) Jakarta. Korpri Badan Siber dan Sandi Negara mengadakan kegiatan mudik bersama yang diikuti oleh 200 orang peserta dengan tujuan berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Kegiatan mudik ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Korpri BSSN...

Forum Cyber Corner, BSSN: Lindungi Data Anda!

Jakarta, Badan Siber Dan Sandi Negara bersama Cyberthreat.id menggelar diskusi publik berikut buka puasa bersama dengan para awak media (27/5). Diskusi hangat itu mengangkat tema Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Untuk Konsumen, dengan menghadirkan narasumber Anton...

Share This