Jakarta, BSSN.go.id – Menghadapi kondisi tantangan keamanan siber yang cukup dinamis, baik dari aspek tingkat kompleksitas serangan siber, kapabilitas pelaku serangan siber, pelaku kejahatan siber yang bekerjasama hingga motivasi pelaku serangan siber.

Sementara kita selaku penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan layanan untuk publik senantiasa dituntut untuk menjamin keamanan dan keandalan dari sistem elektronik yang dikelola, dihadapkan tantangan untuk mewujudkan ketersediaan SDM, keterbukaan teknologi, dukungan anggaran untuk peningkatan postur keamanan siber hingga masih minimnya perhatian top level managemen terkait keamanan siber.

Menanggapi hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai langkah-langkah pengamanan yang sesuai standar maupun best practices yang ada, membangun kolaborasi serta menciptakan ekosistem keamanan siber yang kondusif. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan apa yang akan diatur dalam rancangan peraturan BSSN tentang Penyelenggaraan Program Pengungkapan Kerentanan Secara Sukarela atau dikenal dengan istilah VVDP (Voluntary Vulnerability Disclosure Program)

Pembuatan kebijakan dan pembangunan ekosistem keamanan siber dapat terselenggara apabila terdapat kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak yang terkait, yaitu pemerintah, sektor pirvat dan publik. Kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak yang berkepentingan dan terkait adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan.

Rancangan peraturan BSSN tentang penyelenggaraan program pengungkapan kerentanan secara sukarela ini dibuat sebagai dasar hukum dan panduan penyelenggaraan program serta untuk memberikan kepastian hukum kepada pencari kerentanan yang berpartisipasi di dalam program dan stakeholder selaku penyelenggara sistem elektronik.

Untuk mewadahi hal-hal tersebut di atas, BSSN menyelenggarakan FGD uji public terhadap rancangan peraturan Penyelenggaraan Program Pengungkapan Kerentanan Secara Sukarela. Acara yang dibuka oleh Direktur Proteksi IIKN Deputi Bidang Proteksi BSSN Agung Nugraha menghadirkan narasumber  Girindro Pringgo Digdo (CyberArmy), Praktisi Bug Hunting Yokho dan Kasubddit PIIKN II BSSN Adi Nugroho, berlangsung di Mercure Hotel Simatupang Jakarta pada Jumat (25/10).

Diharapkan dengan kegiatan ini, akan terbentuk rancangan regulasi yang berkualitas, serta tentunya terbangun komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan sinergi dalam upaya perlingdungan terhadap keamanan siber di Indonesia. (MW-YH)

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Humas, BSSN