Makassar, (12/02). Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi Badan Siber dan Sandi Negara, Irjen Pol. Drs. Dharma Pongrekun, S.H., M.M., M.H menjadi pembicara dalam  Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Bidang Kewaspadaaan Nasional dalam rangka pemantapan pelaksanaan Pemilu 2019. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada hari Selasa 12 Februari 2019 di Claro Hotel Makasar, Sulawesi Selatan. RAKORNAS dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo yang dihadiri oleh unsur Forpimda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota serta semua unsur penyelenggara pemilu dari wilayah Indonesia Timur yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Asisten Teritori Panglima TNI, Asisten Operasi Kapolri, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Ketua KPU, dan Sekretaris Jenderal Dukcapil sebagai narasumber.

Paparan oleh Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi

Dalam sambutannya Deputi I BSSN menyampaikan paparan mengenai “Potensi Ancaman Cyber pada Pemilu 2019” yang berdampak terhadap berbagai aspek. Ancaman siber tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat dampaknya akan sangat luas yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu oleh masyarakat luas dan dapat menimbulkan kekacauan. Berbagai kasus serangan siber dalam pelaksanaan pemilu banyak terjadi di berbagai negara yaitu pada tahun 2014 Cyberkut di Ukraina berhasil meretas website central election commission dan memanipulasi hasil pemilu; Propaganda rasial dan sentiment anti imigrasi melalui media sosial terkait Britain Exit (Brexit) yang berdampak terhadap stabilitas politik di Inggris pada tahun 2016; operasi hack, leak, and amplify yang menjatuhkan salah satu kandidat terjadi pada pemilu di Amerika Serikat tahun 2016; kasus bocornya email dan penyebaran hoax yang bertujuan menjatuhkan salah satu kandidat juga terjadi pada pemilu Prancis dan Jerman tahun 2017; sedangkan di Indonesia, serangan siber terhadap pelaksanaan pemilu pernah terjadi pada tahun 2004, website KPU pernah diubah tampilannya (deface) dan belum lama ini juga terjadi cloning akun facebook resmi pejabat negara dan kandidat kepala daerah untuk menjatuhkan kandidat tersebut. Berdasarkan data diatas seharusnya kita dapat belajar dan mengambil pelajaran bahwa aspek keamanan siber dalam era digital saat ini tidak boleh dianggap remeh, terlebih dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi bangsa dan negara.

Penjelasan Serangan Siber di Indonesia

Guna mencegah hal tersebut BSSN memiliki strategi dalam menghadapi serangan siber pada Pemilu 2019 yang salah satunya dengan pengamanan pada sistem informasi yang dimiliki oleh KPU. Adapun ruang lingkup yang perlu dilakukan pengamanan meliputi identifikasi, proteksi, deteksi dan penanggulangan serta pemulihan. Selain hal tersebut BSSN juga merekomendasikan beberapa hal terkait teknologi informasi yang digunakan oleh KPU pada Pemilu Tahun 2019 antara lain menyusun dan melakukan simulasi Disaster Recovery Plan; melakukan penguatan kapasitas layanan teknologi informasi; melakukan audit keamanan dan security testing sistem teknologi informasi; menyusun dan menerapkan risk management; menyusun tim tanggap insiden keamanan pemilu; melakukan continuous security monitoring; melakukan edukasi kesadaran keamanan informasi; melakukan coolaborative work dengan berbagai pihak terkait; dan menerapkan tanda tangan elektronik/ sertifikat digital.

Komintmen BSSN dalam menjaga netralitas pada gelaran Pemilu 2019

Diakhir sambutannya Deputi I BSSN mengajak semua pihak untuk ikut mensukseskan pemilu serta menjalankan peran masing-masing secara koordinatif guna mendukung pelaksanaan pesta demokrasi agar berjalan lancar dan aman. Dalam pengamanan siber pada pemilu 2019 BSSN berkomitmen untuk menjaga netralitas dan profesionalitas sehingga ancaman dan serangan siber tidak dapat mengubah persepsi dunia terhadap wajah demokrasi Indonesia. Pada akhir sesi dilakukan tanya jawab oleh peserta rakornas terkait isu-isu yang disampaikan agar penyelenggara pemilu dapat melakukan pencegahan terhadap potensi ancaman yag dapat terjadi. -fth-

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BSSN

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik BSSN oleh Pemerintah Daerah

Jakarta (21/2) – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kota Bogor melaksanakan Penandatanganan Kerjasama Teknis (PKS) dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang dilaksanakan di Auditorium...

Kepala BSSN pada acara Tamu Khusus TVOne

Wawancara ekslusif Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dengan TVOne pada acara Tamu Khusus yang ditayangkan pada hari Minggu, 7 Januari 2018. Berita Terbaru Panduan

Share This