Surabaya (11/3). Salah satu layanan BSSN adalah Government-Computer Security Incident Response Team(Gov-CSIRT) Indonesia. Tujuan dari Gov-CSIRT Indonesia yaitu membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan dan mengoperasionalkan sistem mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden keamanan siber pada sektor pemerintah. Selain itu Gov-CSIRT Indonesia juga bertujuan membangun kerja sama dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber pada sektor pemerintah serta membangun kapasitas sumber daya penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber pada sektor pemerintah. Gov-CSIRT Indonesia juga mendorong pembentukan CSIRT pada sektor pemerintah.

Konstituen dari Gov-CSIRT Indonesia meliputi seluruh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Gov-CSIRT Indonesia memberikan layanan respon insiden dalam bentuk triase insiden, koordinasi insiden dan resolusi insiden yang disertai dengan aktivitas proaktif dalam bentuk cyber security drill test, workshop atau bimbingan teknis dan asistensi pembentukan CSIRT sektor pemerintah. Gov-CSIRT Indonesia tiga jenis layanan yaitu Layanan Proaktif, Layanan Reaktif dan Layanan Manajemen Kualitas Keamanan.

Layanan Proaktif terdiri dari Pemberitahuan hasil pengamatan terkait dengan ancaman baru berupa hasil deteksi dini sistem Honeynet BSSN; Layanan security assessment berupa identikasi kerentanan dan penilaian risiko atas kerentanan yang ditemukan; dan Layanan security audit  berupa penilaian keamanan informasi.

Layanan Reaktif terdiri dari Layanan pemberian peringatan terkait dengan laporan insiden siber; Layanan penanggulangan dan pemulihan Insiden berupa berupa koordinasi, analisis, rekomendasi teknis, dan bantuan on-site dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden siber; Layanan penanganan kerawanan berupa koordinasi, analisis, dan rekomendasi teknis dalam rangka penguatan keamanan; dan Layanan penanganan artifak berupa penanganan artifak dalam rangka pemulihan sistem elektronik terdampak ataupun dukungan investigasi.

Layanan Manajemen Kualitas Keamanan terdiri dari Konsultasi terkait kesiapan penanggulangan dan pemulihan insiden berupa pemberian rekomendasi teknis berdasarkan hasil analisis terkait penanggulangan dan pemulihan insiden; Pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber  dalam rangka pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber; dan Pembinaan terkait kesiapan penanggulangan dan pemulihan insiden dalam rangka pendukung penanggulangan dan pemulihan insiden.

Gov-CSIRT Indonesia juga menyusun enam panduan teknis penenganan insiden siber yaitu Panduan Pelaporan Insiden, Panduan Penanganan Insiden Web Defacement, Panduan Penanganan Insiden Serangan DDoS, Panduan Penanganan Insiden Serangan Phishing, Panduan Penanganan Insiden Serangan SQL Injection, dan  Panduan Penanganan Insiden Malware.

Pemprov Jatim Jadi yang Pertama Miliki Tim Respon Keamanan Siber di Indonesia

Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Yosep Puguh Eko Setiawan, meresmikan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) sebagai Tim Respon Keamanan Komputer Pemerintah Daerah yang pertama di Indonesia di hotel Bumi Surabaya pada 11 Maret 2020.

Puguh menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Pemprov Jatim yang responsif dan bersungguh-sungguh dalam menyikapi isu pentingnya keamanan informasi sektor pemerintahan. Serangan siber banyak menyerang web dan sistem layanan pemerintahan karena sifat data dan layanannya yang strategis dan kebanyakan pemerintah daerah belum siap sehingga lebih rentan, dititik tersebut BSSN berperan membantu dibentuknya CISRT di daerah. Puguh menyatakan BSSN menargetkan pembentukan CSIRT di 15 Provinsi hingga akhir tahun 2020.

Kepala Dinas Kominfo Jatim, Benny Sampirwanto, menyatakan pembentukan JatimProv-CSIRT membuktikan kesungguhan Provinsi Jatim dalam mengelola keamanan informasi sektor pemerintah. Benny menyatakan dasar pembentukan JatimProv-CSIRT adalah Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/26/KPTS/013/2020 tentang Tim Respon Keamanan Komputer Provinsi Jatim.  Setelah dibentuknya JatimProv-CSIRT tersebut Benny menyatakan Pemprov Jatim akan berkoordinasi lebih intensif dengan BSSN, OPD serta Kabupaten/kota untuk memperkuat keamanan informasi Pemprov Jatim.

Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN

Implementasi Sertifikat Elektronik Perkuat Reformasi Birokrasi BSSN

Jakarta (12/3). Pengelola Reformasi Birokrasi (RB) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang terdiri Agen Perubahan, BSSN Muda dan Tim RB BSSN menyampaikan inovasi program RB di lingkungan BSSN dalam gelaran kegiatan "BSSN Reform Gathering: Tik Tok (Ngobrol Cantik Tak...

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 – 2019

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi penyelenggara negara, sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah...

Kepala BSSN pada acara Tamu Khusus TVOne

Wawancara ekslusif Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dengan TVOne pada acara Tamu Khusus yang ditayangkan pada hari Minggu, 7 Januari 2018. Berita Terbaru Panduan