DEPUTI BIDANG KEAMANAN SIBER DAN SANDI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut Deputi III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan dipimpin oleh Deputi. Deputi III mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi pada sektor pemerintahan dan pembangunan manusia.

Dalam melaksanakan tugas Deputi III menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor pemerintahan dan pembangunan manusia; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor pemerintahan dan pembangunan manusia; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor pemerintahan dan pembangunan manusia; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Deputi III terdiri atas: Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat; Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah; dan Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia.

1. Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor pemerintah pusat, pertahanan, dan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, audit keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, audit keamanan penyelenggara sistem elektronik dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pemerintah pusat, pertahanan, dan penegakan hukum; 
  2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pemerintah pusat, pertahanan, dan penegakan hukum; 
  3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pemerintah pusat, pertahanan, dan penegakan hukum; dan 
  4. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.
2. Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, audit keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pemerintah daerah; 
  2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pemerintah daerah; 
  3. penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian; 
  4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian; 
  5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pemerintah daerah; dan 
  6. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat. 
3. Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor pendidikan, sosial, politik, keagamaan, olahraga, dan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pendidikan, sosial, politik, keagamaan, olahraga, dan kesehatan; 
  2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pendidikan, sosial, politik, keagamaan, olahraga, dan kesehatan; 
  3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor pendidikan, sosial, politik, keagamaan, olahraga, dan kesehatan; dan
  4. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN