DEPUTI BIDANG KEAMANAN SIBER DAN SANDI PEREKONOMIAN

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian yang selanjutnya disebut Deputi IV berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan dipimpin oleh Deputi. Deputi IV mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi pada sektor perekonomian. Dalam melaksanakan tugas Deputi IV menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor perekonomian; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor perekonomian; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pada sektor perekonomian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. 

Deputi IV terdiri atas Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata; Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam; Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi; dan Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Industri.

1. Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor keuangan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor keuangan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif; 
  2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor keuangan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif; 
  3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor keuangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan 
  4. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat. 
2. Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor energi, sumber daya mineral, pangan, dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor energi, sumber daya mineral, pangan, dan kehutanan; 
  2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor energi, sumber daya mineral, pangan, dan kehutanan; 
  3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor energi, sumber daya mineral, pangan, dan kehutanan; dan 
  4. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.
3. Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor teknologi informasi dan komunikasi, media, transportasi, serta logistik. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor teknologi informasi dan komunikasi, media, transportasi, serta logistik; 
  2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor teknologi informasi dan komunikasi, media, transportasi, serta logistik; 
  3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor teknologi informasi dan komunikasi, media, transportasi, serta logistik; dan 
  4. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat. 
4. Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Industri

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Industri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor industri dan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Industri menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor industri dan jasa konstruksi; 
  2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor industri dan jasa konstruksi; 
  3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengembangan ekosistem, dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi sektor industri dan jasa konstruksi; 
  4. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat. 

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN