DEPUTI BIDANG OPERASI KEAMANAN SIBER DAN SANDI

Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi yang selanjutnya disebut Deputi II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan dipimpin oleh Deputi. Deputi II mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi keamanan siber dan sandi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Deputi II menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, dan pemantauan insiden keamanan siber dan sandi nasional, serta pengelolaan krisis siber nasional; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, dan pemantauan insiden keamanan siber dan sandi nasional, serta pengelolaan krisis siber nasional; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, dan pemantauan insiden keamanan siber dan sandi nasional, serta pengelolaan krisis siber nasional; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. 

Deputi II terdiri atas: Direktorat Operasi Keamanan Siber; Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi; dan Direktorat Operasi Sandi.

1. Direktorat Operasi Keamanan Siber

Direktorat Operasi Keamanan Siber mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi keamanan siber. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Operasi Keamanan Siber menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan, dan pemulihan; 
  2. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan, dan pemulihan;
  3. pengelolaan tanggap insiden siber nasional dan sektor pemerintah, kontak siber nasional, serta pengelolaan krisis siber nasional;
  4. pengelolaan informasi dini ancaman siber dan analisis big data serta analisis malware;
  5. pelaksanaan dukungan penyidikan, forensik digital, dan perbantuan keterangan ahli;
  6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi keamanan siber; dan
  7. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.
2. Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi

Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi keamanan dan pengendalian informasi. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang operasi keamanan informasi dan pengendalian informasi; 
  2. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan di bidang operasi keamanan informasi dan pengendalian informasi;
  3. peningkatan budaya keamanan informasi kepada masyarakat;
  4. pengelolaan audit keamanan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional dan audit keamanan aplikasi umum;
  5. pengelolaan audit keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk instansi pusat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi keamanan informasi dan pengendalian informasi; dan
  7. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat. 
3. Direktorat Operasi Sandi

Direktorat Operasi Sandi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi sandi. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Operasi Sandi menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi kriptografi, steganografi, komunikasi sandi, pengamanan informasi berklasifikasi, analisis sandi, analisis sinyal, pengamanan sinyal, penanggulangan dan pemulihan atas insiden bidang persandian, serta kontra pengindraan;
  2. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan di bidang kriptografi, steganografi, komunikasi sandi, pengamanan informasi berklasifikasi, analisis sandi, analisis sinyal, pengamanan sinyal, penanggulangan dan pemulihan atas insiden bidang persandian, serta kontra pengindraan;
  3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kriptografi, steganografi, komunikasi sandi, pengamanan informasi berklasifikasi, analisis sandi, analisis sinyal, pengamanan sinyal, penanggulangan dan pemulihan atas insiden bidang persandian, serta kontra pengindraan; dan
  4. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Biro Hukum dan Kerjasama – BSSN