DEPUTI BIDANG STRATEGI DAN KEBIJAKAN KEAMANAN SIBER DAN SANDI

Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi yang selanjutnya disebut Deputi I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan dipimpin oleh Deputi. Deputi I mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi keamanan siber dan sandi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Deputi I menyelenggarakan fungsi: koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi keamanan siber dan sandi; koordinasi dan perumusan standar keamanan siber dan sandi; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem dan strategi keamanan siber dan sandi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Deputi I terdiri atas Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi; Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi; Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi; dan Direktorat Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi.

1. Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi

Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang strategi keamanan siber dan sandi. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang strategi peningkatan keamanan siber dan sandi serta strategi pemajuan kepentingan nasional keamanan siber dan sandi; 
  2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang strategi peningkatan keamanan siber dan sandi serta strategi pemajuan kepentingan nasional keamanan siber dan sandi; dan 
  3. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat.
2. Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi

Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola keamanan siber dan sandi. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan, dan pemulihan; 
  2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan, dan pemulihan; dan 
  3. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat. 
3. Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi

Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi keamanan siber dan sandi. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang standardisasi, pengujian, sertifikasi, pengawasan, dan pengendalian teknologi keamanan siber dan sandi; 
  2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi, sertifikasi, pengujian, serta pengawasan dan pengendalian teknologi keamanan siber dan sandi; dan 
  3. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat. 
4. Direktorat Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi

Direktorat Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia keamanan siber dan sandi. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia keamanan siber dan sandi;
  2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia keamanan siber dan sandi;
  3. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Direktorat. 

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN