Jakarta (26/6). Direktur Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nur Achmadi Salmawan menyebut dalam situasi tanggap darurat Covid-19 saat ini, data pribadi terutama pada sektor kesehatan harus mendapatkan penanganan yang baik, agar tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Indonesia dan dunia saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19, berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan data pribadi (terkait Covid-19) untuk berbagai kepentingan tentunya” ujar Nur Achmadi Salmawan dari ruang kerjanya saat menjadi menjadi narasumber dalam webinar bertajuk Perlindungan Data Pribadi di Sektor Kesehatan yang digelar oleh Kemenkes RI, Jumat 26 Juni 2020.

Menurutnya, isu data pribadi di sektor kesehatan jika tidak ditangani dapat berkembang menjadi persoalan serius. Pengelola harus dapat memahami pentingnya pengamanan data. Pengamanan data kesehatan individu harus menjadi prioritas pengelola. Oleh karena itu, dalam rangka penanganan Covid-19, setiap praktik pengelolaan data pribadi, termasuk pengumpulan data tracking lokasi juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip dan hukum perlindungan data pribadi.

Data sektor kesehatan merupakan menjadi incaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi dapat merugikan individu maupun negara. Terkait dengan hal tersebut Nur Achmadi mengungkapkan berbagai kebijakan dan praktik yang diambil oleh BSSN didasarkan pada kajian dan standar keilmuan yang digunakan oleh berbagai negara, salah satunya misalnya Cyber Security Framework dari National Institute of Standards and Technology (NIST).

BSSN sudah melakukan berbagai langkah dan upaya melakukan pengamanan data. “Dalam hal ini, BSSN sudah melakukan beberapa program seperti Identifikasi dan Deteksi, Penanggulangan dan Pemulihan, Proteksi, dan (pemanfaatan) Sertifikat Digital” ujar Achmadi.

Selanjutnya Nur Achmadi mengatakan, ke depan diharapkan setiap rumah sakit dapat mempunyai Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk mempermudah koordinasi penanganan insiden siber.

“Jika terjadi insiden siber dan tidak bisa ditangani sendiri oleh masing-masing rumah sakit, bisa melaporkan pada Gov-CSIRT Nasional BSSN agar segera dilakukan bantuan tindakan,” sambungnya.

Webinar ini dibuka oleh Inspektur Jenderal Kemenkes Oscar Primadi. Hadir juga sebagai narasumber Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Didik Budijanto, Ardi Sutedja selaku Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum(ICSF), dan dipandu oleh Analis Kebijakan Ahli Utama Kemenkes Untung Suseno Sutardjo sebagai Moderator.

Bagian Komunikasi Publik Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BSSN.

Imbauan Keamanan Kerentanan Port Thunderbolt

Thunderbolt digadang-gadang sebagai teknologi port berperforma tinggi yang mampu menjembatani pemindahan data dengan ukuran yang cukup besar dalam waktu yang relatif lebih singkat. Thunderbolt juga mampu menghubungkan beberapa perangkat sekaligus dengan ukuran daya...

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 – 2019

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi penyelenggara negara, sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah...