Banda Aceh, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) terus mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini sebagai langkah meningkatkan jaminan keamanan informasi di Pemerintah Pusat dan Daerah.

“BSSN RI melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) terus berupaya meningkatkan komitmennya terhadap implementasi ITE untuk mempermudah pelayanan publik,” kata Sekretaris Utama BSSN RI Syahrul Mubarak dalam sambutannya di acara Penyelenggaraan Asistensi Teknis Layanan Sertifikat Elektronik dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Implementasi Sertifikat Elektronik antara BSrE dengan Pemprov Aceh.

Ditambahkannya, dengan keberadaan sertifikat elektronik diharapkan menjadi sarana penjaminan keabsahan dan keutuhan dokumen bagi Pemprov Aceh dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Pun sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib dilaksanakan secara andal dan bertanggung jawab.

Untuk itu, guna menjamin berlangsungnya sistem elektronik dibutuhkan dukungan keamanan yang prima, salah satunya yaitu dengan melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik pada sistem tersebut.

“Dalam menjamin autentifikasi, integritas, dan mencegah penyangkalan sebuah informasi elektronik, perlu diwujudkan melalui implementasi sertifikat elektronik yang dituangkan dalam bentuk tanda tangan elektronik. Keunggulannya selain penjaminan keamanan informasi juga untuk efisiensi kerja birokrasi dan penggunaan sumber daya serta menjadikan layanan publik lebih cepat, akurat dan akuntabel,” ujar Syahrul.

Selaras dengan itu, Asisten III Sekretaris Daerah Aceh Iskandar AP menuturkan, perjanjian kerja sama implementasi sertifikat elektronik ini merupakan salah satu upaya Pemprov Aceh dalam meningkatkan jaminan keamanan informasi, khususnya penyematan tanda tangan elektronik pada aplikasi PPID Aceh.

“Atas nama Gubernur Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada BSSN RI telah mendorong Pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan tanda tangan elektronik sesuai dengan Undang Undang 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dan peraturan turunannya. Karena bila tidak demikian, kami akan tertinggal dalam memberikan pelayanan informasi baik untuk aparatur pemerintah maupun masyarakat luas,” ucapnya.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Balai Sertifikasi Elektronik BSSN RI Rinaldy dengan Kadiskominfo dan Persandian Aceh Marwan Nusuf, di Hermes Palace, Kota Banda Aceh, Jumat (11/6/2021). rim/yud

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN