Ambon, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku meluncurkan Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Pemprov Maluku yang dinamakan MalukuProv-CSIRT di Swiss-belhotel, Ambon, Maluku, Kamis (15/9/2021).

Peluncuran MalukuProv-CSIRT tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Akhmad Toha, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nataniel Orno, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadli Lie, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Semuel Estefanus Huwae, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN Budi R. Leman serta perwakilan perangkat pemerintah daerah Provinsi Maluku.

Peserta yang hadir di tempat kegiatan menerapkan protokol kesehatan Cov id-19. Sebelum memasuki tempat kegiatan diperiksa suhu tubuh dan menunjukkan surat keterangan telah mendaoatkan vaksinasi lengkap serta menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19.

Dalam sambutan Akmad Toha menyatakan perkembangan teknologi telah menghadirkan Era Revolusi Industri 4.0 di mana infrastruktur fisik dan nonfisik (virtual asset) saling bertautan. Pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan manusia terbantu oleh perkembangan teknologi tersebut namun teknologi dan ruang siber tersebut juga menyimpan potensi ancaman.

“Selain menunjang kesejahteraan manusia ruang siber juga memiliki potensi ancaman yang nyata, baik bersifat teknis maupun bersifat sosial. Serangan siber yang perlu menjadi perhatian karena terus mengalami peningkatan yaitu serangan grup ransomware dan data leaks (kebocoran data) yang dilakukan oleh threat actor yang mayoritas dilatarbelakangi oleh motif menguasai data pemerintah,” ungkap Deputi Toha.

“Menghadapi serangan tersebut negara hadir melalui pembentukan BSSN. Saat ini BSSN sedang membangun kekuatan siber Indonesia salah satunya dengan membentuk CSIRT di berbagai organisasi dan institusi pemerintah pusat maupun daerah sebagai salah satu pelaksana teknis keamanan siber di Indonesia,” lanjut Toha.

Toha kemudian menjelaskan bahwa CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.

Pembentukan CSIRT pun sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik seperti yang sudah diamanatkan oleh Presiden melalui Perpres 95/2018. “Pembentukan CSIRT sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, disebutkan bahwa bagian unsur keamanan SPBE yaitu penjaminan keutuhan dan ketersediaan data dan informasi.”

Sementara itu Barnabas Nataniel Orno menyampaikan rasa terima kasih kepada BSSN atas dukungan dalam pembentukan MalukuProv-CSIRT.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku saya mengucapkan terima kasih kepada BSSN yang menjadikan Provinsi Maluku sebagai target pembentukan CSIRT Program Rencana Kerja Pemerintah secara nasional tahun 2021,” ujar Orno.

Barnabas Nataniel Orno juga menyampaikan tentang sistem keamanan informasi atas perkembangan teknologi di bidang teknologi infomasi dan komunikasi.

“Perkembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi terjadi begitu pesat, inovasi dan celah keamanan berkembang secara dinamis. Karena terkait dengan keberlangusngan layanan, masalah keamanan wajib diperhatikan sehingga data terlindungi dari ancaman yang bisa menimbulkan kerugian,” ucap Orno.

Orno berharap MalukuProv-CSIRT dapat mengawal ruang siber dan layanan Pemerintah Provinsi Maluku menjadi aman dan kondusif, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. (Yo/Yud)

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN