BSSN- BATAM(28/2) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia menyampaikan adanya potensi ancaman cyberjelang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 mendatang.

 Ancaman siber kini tidak lagi dapat dipandang sebelah mata, karena spektrum dampaknya sangat luas, mulai dari gangguan privasi individu hingga lumpuhnya negara. “Berbagai kasus serangan siber yang dilakukancyberkutdi Ukraina pada tahun 2014 silam, berhasil menembus website central election commissiondan memanipulasi hasil pemilu,” ujar Kepala BSSN, Djoko Setiadi, saat menjadi pembicara di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Pemilu 2019 di Batam, Kamis (28/2).

Contoh lainnya, yakni propaganda rasial dan sentimen anti imigrasi melalui media sosial terkait Britain Exit (Brexit) yang berdampak pada gangguan politik terjadi di Inggris tahun 2016. Kemudian, operasi hack, leak, dan amplifyyang menjatuhkan salah satu kandidat terjadi pada pemilu di Amerika Serikat tahun 2016 lalu.

Bocornya emaildan penyebaran hoaxyang bertujuan menjatuhkan salah satu kandidat juga terjadi pada pemilu di Prancis dan Jerman tahun 2017 lalu. Sedangkan untuk di Indonesia, serangan siber terhadap pelaksanaan pemilu pernah terjadi pada Pemilu tahun 2004 silam. “WebsiteKPU pernah diubah tampilannya (deface), dan belum lama juga terjadi cloningakun facebookresmi pejabat negara serta kandidat kepala daerah untuk menjatuhkan kandidat tersebut,” terang Djoko.

Oleh karenanya, BSSN merekomendasikan beberapa hal kepada KPU terkait pengamanan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2019. Seperti penyusunan dan melakukan simulasi Disaster Recovery Plan, melakukan penguatan kapasitas layanan teknologi informasi, melakukan audit keamanan dan security testingsistem teknologi informasi, menyusun dan menerapkan risk management, menyusun tim tanggap insiden keamanan pemilu, melakukan continuous security monitoring, melakukan edukasi kesadaran keamanan informasi, melakukan collaborative workdengan berbagai pihak terkait, kemudian menerapkan tanda tangan elektronik atau sertifikat digital.

“Untuk pengamanan ranah siber ada Pemilu  2019 mendatang, BSSN berkomitmen menjaga netralitas dan profesionalitas,” tegas Djoko dihadapan para narasumber dan undangan yang hadir seperti Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam, Wiranto, serta TNI/Polri, Kejaksaan Agung RI, KPU RI, Bawaslu RI, Dukcapil Kemendagri, berikut unsur Forum Pimpinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota, berikut unsur-unsur dari penyelenggara pemilu dari wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

Diakhir paparan, Kepala BSSN menghimbau keamanan siber tidak dapat dicapai kecuali seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu menjalankan peran masing-masing secara koordinatif dan seirama, berfokus pada satu tujuan yaitu membangun ekosistem siber yang aman dan kondusif untuk mendukung pelaksanaan pemilu tahun 2019, sehingga ancaman siber tidak akan pernah dapat mengubah persepsi dunia terhadap wajah demokrasi Indonesia. (RH)

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hüküm dan Humas, BSSN

Masyarakat Mataram Antusias Mengikuti Literasi Keamanan Siber

(16/03) Mataram. Masyarakat Mataram antusias mengikuti kegiatan literasi keamanan siber yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Jumlah peserta melebihi target yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Kegiatan literasi dilaksanakan di...

BSSN AJAK MASYARAKAT UNTUK MENANGGULANGI HOAKS PADA PEMILU 2019

Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah semakin dekat. Ragam persiapan pun telah disiapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Namun, menjelang perhelatan tersebut semakin banyak hoaks yang beredar. Hal tersebut bisa saja dipengaruhi oleh beberapa hal seperti...

Share This