Jakarta – BSSN.go.id (6/8). Terkait dengan keamanan siber, Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiyawan dalam diskusi dalam jaringan Cyber Security Workshop bertema “Data Protection and Data Regulations in Indonesia” yang diselenggarakan oleh Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) bekerja sama dengan Center for Strategic CyberSpace Internasional Studies (CSCIS) pada hari kamis (6/8/2020) menyatakan pemerintah memiliki dua tugas, yaitu fasilitasi dan perlindungan namun demikian kapasitas mandiri organisasi merupakan modal pertama untuk menghadapi serangan siber.

“Fasilitasi mencangkup insfrastruktur dan sebagainya, sedangkan terkait perlindungan bisa dilihat di Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) utamanya Pasal 94 dan seterusnya,” ujar Anton.

“Kita harus membangun kapasitas setiap organisasi di Indonesia sehingga mempunyai kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan, ancaman dan serangan di dunia siber,” imbuh Anton.

Selanjutnya Anton menyatakan “Tugas tersebut tidak bisa dilakukan terpisah-pisah secara sendiri oleh setiap organisasi tetapi harus bersama-sama. Mengkoordinasikan peran setiap pemangku kepentingan keamanan siber tersebut yang kemudian menjadi tugas BSSN.”

“Tugas sebagai koordinator keamanan siber merupakan tantangan tersendiri bagi BSSN. BSSN tidak terbatasberkoordiansi dengan lembaga pemerintah saja tetapi juga berhubungan dengan komunitas, masyarakatbahkan kalangan industri karena merekalah yang sebenarnya membutuhkan keamanana siber,” ujar Anton.

“Setiap pemangku kepentingan keamanan siber tersebut memiliki karakteristik unik sehingga memiliki kebutuhan berbeda untuk menghadapi insiden data breach dan berbagai risiko serangan siber lainnya sehingga kita harus memiliki kebijakan yang dihasilkan dari pemikiran bersama agar semuanya dapat terwadahi dan terfasilitasi.”

“Berkaca pada serangan siber yang sudah menyasar beberapa platform sistem elektronik kita, penyelenggara platform dituntut menjalankan amanat undang-undang yang sudah diturunkan dalam PP PSTE Pasal 4, 5 dan 6,” imbuh Anton.

“Sanksi bagi para pengeloala platform yang tidak menjalankan amanat tersebut tertulis dalam Pasal 100, mulai dari teguran tertulis, bedah administrasi, penghentian akses hingga dikeluarkan dari daftar yang artinya platform tersebut sudah tidak sah beroperasi di Indonesia,” ucap Anton.

“Data adalah aset, kalangan industri harus menyadari hal tersebut sehingga bisa kooperatif dalam melaksanakan pengamanan,” pungkas Anton.

Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN

BSSN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Resmikan JabarProv-CSIRT

Depok, BSSN.go.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat(Pemprov Jabar) meresmikan Computer Security Incident Response Team Pemerintah Provinsi Jawa Barat(JabarProv-CSIRT). Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Yoseph...

BSSN Jalankan Strategi Baru Reformasi Birokrasi

Jakarta, BSSN.go.id – Hasil monitoring dan evaluasi merupakan masukan yang sangat berharga dalam menyusun rencana aksi perbaikan suatu program kerja/kegiatan. Pelaksanaan kegiatan termasuk agenda reformasi birokrasi dalam institusi pemerintah agar dapat berjalan...

Imbauan Keamanan Kerentanan Port Thunderbolt

Thunderbolt digadang-gadang sebagai teknologi port berperforma tinggi yang mampu menjembatani pemindahan data dengan ukuran yang cukup besar dalam waktu yang relatif lebih singkat. Thunderbolt juga mampu menghubungkan beberapa perangkat sekaligus dengan ukuran daya...

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 – 2019

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi penyelenggara negara, sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah...