Jakarta, BSSN.go.id – Direktur Proteksi Ekonomi Digital Anton setiyawan, S.Si., M.M. membuka acara Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Penerapan Algoritma Kriptografi. Acara diselenggarakan di Hotel Grand Kemang pada Kamis, 21 November 2019. Hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Struktural di lingkungan BSSN dan undangan dari Instansi pemerintah dan swasta. Dalam kegiatan sosialisasi ini dilakukan pemaparan oleh Narasumber dari BSSN yaitu Kapuskajibang Teknologi Keamanan Siber dan Sandi Dra. Rr. Retno Artinah Suryandari, Kasubdit Proteksi Informasi Perdagangan Elektronik Baderi, S.Sos., M.E. dan Fungsional Sandiman Muda BSSN Wildan, S.ST.

Dalam sambutannya Anton menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk sharing sekaligus sosialisasi rancangan perban dengan para entitas ekonomi digital dalam pengaman siber melalui penggunaan algoritma kriptografi. Penggunaan teknologi informasi saat ini cakupannya sudah sangat luas begitu juga dengan ancamannya pun semakin meningkat, berbagai entitas sudah memahami dan menggunakan berbagai macam teknik keamanan untuk memberikan jaminan keamanan data. Dengan adanya perban ini diharapakan dapat memberikan pedoman dan perlindungan pada entitas ekonomi digital dalam keamanan siber di indonesia. Melalui peraturan ini para pelaku ekonomi digital dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah khususnya BSSN dalam bidang keamanan informasi melalui penerapan algoritma kriptografi.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Rr. Retno Artinah menjelaskan tentang klasifikasi dan fungsi kriptografi yang sering digunakan. Kriptografi sebagai backbone dalam keamanan siber merupakan komponen yang sangat vital hal ini berfungsi untuk menjamin keamanan suatu data. Aspek yang perlu diperhatikan dalam kriptografi yaitu dapat menjamin kerahasiaan, integritas data, keaslian data, dan kenirsangkalan data.
Sedangkan Narasumber kedua menjelaskan bahwa kesalahan dalam proses implementasi algoritma kriptografi yang sering dilakukan yaitu algoritma kriptografi tidak sesuai peruntukannya, algoritma kriptografi digunakan tidak sesuai standar yang berlaku, dan kesalahan kaidah manajemen kunci. “Oleh karenanya diperlukan pemilihan kriptografi yang sesuai dengan sistem yang digunakan dan peruntukannya “ ujar wildan.

Pada paparan narasumber ketiga menjelaskan tentang arah kebijakan pemanfaatan kriptografi dalam dunia digital. Kebijakan ini diharapkan tidak menghambat dunia bisnis dalam hal keamaman siber. Algoritma kriptografi dapat diterapkan oleh instansi pemerintah dan swasta yang diatur oleh undang-undang serta lingkup privat meliputi portal, situs dan aplikasi dalam jaringan. “Dalam proses penerapan algoritma ini juga diterapkan klasifikasi informasi dan tingkat keamanan, semakin tinggi klasifikasi informasi maka penerapan tingkat keamanannya pun semakin tinggi. “ujar Baderi. Selain hal tersebut juga dijelaskan mekanisme penerapan algoritma kriptografi.
Diakhir kegiatan dilakukan diskusi dan tanya jawab serta penyerahan cinderamata kepada para narasumber. (FN-YH)

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Humas, BSSN

Waka BSSN Ajak Seluruh Elemen Bersih Dari Korupsi

Bogor, BSSN.go.id - Wakil Kepala BSSN Komjen Pol. Drs. Dharma Pongrekun, M.M., M.H menjadi pembicara dalam kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten dengan tema "Membangun Negeri Tanpa Korupsi" di Aula Hotel Seruni, Bogor (2/12). Tujuan...

Topping Off Gedung Deputi III BSSN

Depok, BSSN.go.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia melakukan topping offpemasangan atap bagunan sebagai tanda berakhirnya proses konstruksi kepada Gedung Deputi III Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN di Bojongsari, Sawangan, Depok, Jawa...

Share This