Kemajuan teknologi informasi dewasa ini telah memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir disemua bidang. Pendekatan baru teknologi yang menggabungkan dunia fisik, digital dan biologi secara fundamental telah mengubah pola hidup dan interaksi antar manusia.

Karakteristik unik ini dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0 yaitu otomatisasi dan konektivitas di semua bidang seperti halnya penggunaan Internet of Things (IoT), big data, komputasi awan (cloud computing),hingga pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Salah satu bentuk pengaplikasian tersebut adalah penggunaan robot untuk menggantikan tenaga manusia sehingga lebih murah, efektif, dan efisien.

Perubahan tersebut, seiring bergulirnya waktu semakin memberikan tanda yang nyata dan memiliki jejak dalam kehidupan manusia. Era revolusi industri 4.0. yang terjadi saat ini dikatakan pula dengan istilah revolusi digital atau era disrupsi teknologi.

Pada Tahun 2017, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dengan pertimbangan bahwa bidang keamanan siber merupakan salah satu bidang pemerintahan yang perlu didorong dan diperkuat sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan keamanan nasional.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Peran strategis BSSN dalam hal ini adalah mengelaborasikan berbagai potensi pada stakeholder terkait seperti pada sektor pemerintah, industri/swasta, akademisi/perguruan tinggi serta masyarakat luas.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, BSSN telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai pertanggungjawaban organisasi kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Laporan ini memberikan gambaran pertanggungjawaban BSSN dalam upaya memenuhi setiap target kerja dan pemakaian sumber daya yang digunakan organisasi.

Metodologi penyusunan laporan akuntabilitas ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) BSSN Tahun 2018 ini, merupakan perwujudan dan upaya BSSN dalam menjaga akuntabilitas kinerjanya serta kiranya dapat menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerja BSSN. Melalui laporan kinerja ini pula, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja di lingkungan internal BSSN.

Share This