Badung, BSSN.go.id –Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional (IIKN) dengan menggelar Workshop Vulnerability Assesment untuk Sektor Kesehatan, berikut Workshop Penilaian Risiko dan Penerapan Cyber Security Maturity untuk Sektor Perbankan serta Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), selama dua hari di Bali, 16-17 Juni 2021.

Workshop ini bertujuan untuk mewujudkan kesadaran keamanan (security awareness) dan kewaspadaan keamanan (security mindedness) sebagai budaya dalam mengelola risiko siber pada sektor IIKN,” papar Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional BSSN RI, Intan Rahayu, ditengah kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut.

Ia mengatakan, di era globalisasi ditambah Pandemi Covid-19 saat ini, pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan perilaku masyarakat maupun peradaban manusia dalam menumbuhkan inovasi disruptif. Sehingga, konsekuensi logis dari kondisi ini menempatkan teknologi informasi menjadi “pedang bermata dua.” Karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan proses bisnis dan kemajuan dalam memberikan pelayanan buat masyarakat, teknologi informasi juga menjadi sarana yang efektif bagi perbuatan melawan hukum di dunia maya atau dikenal dengan istilah kejahatan siber (cybercrime).

Berdasarkan data dari hasil monitoring Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN RI, telah mendeteksi serangan siber yang bersifat teknis selama 2020 sebanyak 495.337.202, jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2019 lalu sebanyak 228.277.875 serangan.

Selain itu, juga dikuatkan dengan laporan interpol yang memetakan ancaman siber di Asia Tenggara selama tahun 2020 menyasar pada Business E-mail Compromise (BEC), Phishing, Ransomware, Penyadapan Data E-Commerce, Crimeware-As-A-Service, Cyber Scams, dan Cryptojacking. Belum lagi, maraknya kasus kebocoran data pribadi akhir-akhir ini. Tentunya, berbagai fakta tersebut merupakan ancaman yang sangat serius bagi keberlangsungan layanan sektor IIKN yang jika terganggu akan langsung berdampak pada masyarakat.

“Oleh sebab itu, perlindungan terhadap IIKN merupakan hal yang wajib dan mutlak dilakukan, karena serangan siber di sektor ini dapat menyebabkan terganggunya keamanan, keselamatan hingga rusaknya reputasi maupun citra negara di mata publik nasional, bahkan internasional,” ujar Intan.

Dikatakannya lebih lanjut, hal itu pun sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara, yang menyebutkan bahwa tugas keamanan siber di Indonesia dikoordinir oleh BSSN RI. Kemudian dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan keamanan siber nasional, BSSN RI berfungsi untuk melakukan upaya identifikasi, deteksi, serta penanggulangan dan pemulihan.

“Upaya identifikasi dan deteksi itu salah satunya melalui kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko sebagai langkah awal dalam pencegahan adanya serangan dan ancaman siber,” kata Intan.

Intan menegaskan diperlukan sinergitas khususnya pada Sektor IIKN dalam melakukan proses bisnis identifikasi kerentanan dan penilaian risiko oleh semua pemangku kepentingan, dalam hal ini BSSN RI, selaku instansi pengawas dan pengatur sektor serta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di masing-masing sektor IIKN.

“Guna mendukung hal tersebut, maka workshop ini sangat tepat sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman dan kemampuan, serta berbagi pengalaman dan strategi kedepannya untuk para stake holder di sektor IIKN,” tutur Intan. (Yo/Yud)

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN