Jakarta (19/5). Pandemi Covid-19 bisa dikatakan merupakan sebuah disrupsi pada peradaban manusia yang tidak pernah diramalkan akan terjadi pada abad ke-21 oleh para analis dan pakar kesehatan di seluruh dunia dan oleh para pegiat big data serta artificial intelligence (AI) yang kini membuktikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi terkait erat dengan upaya penanganan sekaligus salah satu jawaban dari tantangan untuk bertahan hidup semasa pandemi Covid-19. Hingga kini belum ada satu negara pun yang mengakumempunyai tindakan yang tepat terhadap pandemi Covid-19. Setiap negara saling belajar dari best practicenegara lainnya untuk mendapatkan formula tindakan yang tepat pada pandemi tersebut. Protokol kesehatan yang selama ini disusun dan diberlakukan secara fleksibel masih terus diperbarui menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terus berubah setiap saat.

“Penerapan protokol kesehatan, antara lain work from home, study from home, physical distancing, semi-lockdown, cyber security dan sebagainya, telah mengubah pola hidup dan pola kerja seluruh bangsa di dunia,” kata Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saat membuka Webinar Covid-19 “The New Norm in Cyber Security, Data Science dan Artificial Intelligence” dari ruang kerja kantor BSSN Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2020).

“Telah terjadi perubahan besar dalam pola bekerja dan berkomunikasi, manusia kini semakin tergantung padapemanfaatan internet” kata Hinsa. Diramalkan pola, volume komunikasi dan intensitas transfer data yang bergantung pada pemanfaatan internet tersebut akan tetap terjadi dan bahkan semakin besar setelah pandemi Covid-19. Hinsa mengatakan pasca-pandemi Covid-19 ancaman siber berupa serangan terhadap infrastruktur seperti data center, proses transmisi data serta proses penyimpanan data akan semakin masif seiring dengan terbentuknya budaya baru tersebut.

Untuk itu, keamanan dan ketepercayaan dalam bertransaksi melalui ekosistem siber harus terus disiapkan dan ditingkatkan mulai dari sekarang. Termasuk regulasi, etika serta kesadaran keamanan para pemangku kepentingan keamanan siber sehingga ruang siber aman dari potensi kejahatan dan insiden siber.

“BSSN sebagai pemangku kepentingan keamanan siber Indonesia melaksanakan pengamanan dari ujung-ke-ujung (end-to-end security) mulai dari lapisan data (data security) hingga lapisan paling luar (perimeter security),” tegas Hinsa.

Hinsa menyatakan sebagai regulator kebijakan keamanan siber, BSSN memerlukan kemitraan yang kolaboratif dari pelaku bisnis ekosistem keamanan siber, salah satunya Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligence (ABDI) yang berkecimpung di industri bidang Data Technology, Data Analytics, Data Controllerdan Data Science.

Dalam strategi keamanan siber nasional BSSN menempatkan diri sebagai mitra kolaboratif bagi seluruh pemangku kepentingan keamanan dan ekosistem siber. Partisipasi asosiasi ekosistem keamanan siber seperti ABDI sangat diperlukan untuk memperkuat keamanan siber khususnya terkait keamanan transaksi e-commerce dan keamanan informasi untuk membangun ekosistem siber yang aman dan tepercaya.

Hinsa menyebut strategi nasional untuk mewujudkan visi BSSN melindungi ruang siber dan menghadapi ancaman di ruang siber dilakukan baik melalui langkah yang bersifat strategis, taktis maupun teknis. Pada tataran strategis, visi tersebut secara bertahap dilakukan dengan membangun dan mengoperasionalkan National Security Operation Center (NSOC), pada tataran taktis visi tersebut dilakukan dengan membangun dan menggelar Security Operation Center (SOC) dan pada tataran teknis visi tersebut dilakukan denganmembentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) pada setiap Kementerian/Lembaga termasuk Pemerintah Daerah serta seluruh stakeholder keamanan siber lainnya di seluruh Indonesia.

“Dengan begitu pengendalian keamanan siber dapat dilakukan melalui sistem dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi,” jelasnya. Konsep tersebut mengadaptasi tiga prinsip high level security, pertama cegah (prevent), deteksi (detect) dan respons (respond), lalu kedua proses (process), sumber daya manusia (people), teknologi (technology), kemudian ketiga kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability) jelas Hinsa.

“Terkait dengan penyelenggaraan data center, kebijakan BSSN adalah penerapan data center di wilayah kedaulatan Indonesia,” jelas Hinsa. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya kedaulatan data dan data sebagai kekayaan intangible sehingga perlu dikelola dandimanfaatkan untuk kepentingan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan aman.

“Tata kelola keamanan siber yang tepercaya (trusted) tidak mungkin hanya dijalankan dan bergantung pada BSSN semata melainkan memerlukan dukungan dari semua stakeholder keamanan siber, hal tersebut merupakan salah satu tantangan besar literasi keamanan siber Indonesia” tukas Hinsa.

Selanjutnya, Hinsa berharap di era new norm ini, Indonesia terus mempersiapkan diri, terutama dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang ada di ruang siber. Kemandirian dari segi tata kelola pada aplikasi, cloud dan data center bisa diwujudkan melalui pembuatan produk hasil karya mandiri dalam negeri. Era new norm harus dipandang sebagai sebuah peluang dimana Indonesia bisa semakin mandiri dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

“Saya berharap ABDI sebagai pelaku industri yang sudah berkecimpung dalam industri aplikasi dan infrastruktur yang berkaitan dengan data science dan AI dapat menjadi center of excellence bidang big datadan AI dan dapat terus mendorong tumbuhnya pengembang aplikasi lokal ” tutur Hinsa.

Di akhir sambutan, Hinsa berharap diskusi yang dilakukan dalam webinar dapat merumuskan suatu model norma baru dalam etika berkomunikasi yang mengarah kepada tanggung jawab setiap pihak dalam hal keamanan siber, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan data lain yang dikategorikan sebagai data sensitif.

Kegiatan webinar diikuti juga oleh Bambang Brodjonegoro (Menristek/BRIN), Hamma Riza (Kepala BPPT), Indra Utoyo (Direktur BRI), Nathalya Wany Sabu (EVP of Hallo BCA), Rudi Rusdiah (ABDI Chairman), Jamulil Izza (Chairman APJII), Edwin Lim (Country Director Fortinet), On Lee (CTO of GDP Venture, CEO & CTO GDP Lab), Sonny Soehardjianto (Zoom Indonesia) dan Deni Mahdiana (Dekan FTI Universitas Budi Luhur).

Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN

Imbauan Keamanan Kerentanan Port Thunderbolt

Thunderbolt digadang-gadang sebagai teknologi port berperforma tinggi yang mampu menjembatani pemindahan data dengan ukuran yang cukup besar dalam waktu yang relatif lebih singkat. Thunderbolt juga mampu menghubungkan beberapa perangkat sekaligus dengan ukuran daya...

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 – 2019

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi penyelenggara negara, sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah...

Kepala BSSN pada acara Tamu Khusus TVOne

Wawancara ekslusif Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dengan TVOne pada acara Tamu Khusus yang ditayangkan pada hari Minggu, 7 Januari 2018. Berita Terbaru Panduan