Bali (4/3). Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola  pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. SPBE muncul sebagai katalis bagi perwujudan smart governance yang tentunya tidak bisa dilepaskan dari pemenuhan aspek keamanan. Penyelenggaraan e-government yang aman memerlukan layanan jaminan keamanan, kerahasiaan, otentikasi data, integritas, dan anti penyangkalan.

BSSN sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan keamanan siber dan sandi menyediakan layanan jaminan keamanan dalam bentuk penyediaan Sertifikat Elektronik. Penggunaan Sertifikat Elektronik bisa digunakan sebagai sarana perlindungan data sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Siber dan Sandi (BSSN) Giyanto Awan Sularso pada Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik antara Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Kegiatan dilaksanankan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali pada 4 Maret 2020. Hadir pada kegiatan tersebut para pejabat struktural di Pemprov Bali dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dan Kepala BSrE BSSN, Rinaldy, didampingi Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BSSN. Hadir pada kegiatan tersebut pejabat struktural dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Bali serta Kepala Biro Hukum dan Humas BSSN.

Dewa Made Indra menyampaikan bahwa di era digital saat ini Pemprov Bali ingin menerapkan sistem e-officeuntuk melaksanakan tugasnya sehingga dibutuhkan jaminan keamanan dalam penerapan sistem tersebut. Penggunaan cara konvensional mulai ditinggalkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk layanan jaminan keamanan yang diperlukan adalah Tanda Tangan Elektronik yang berbasis Sertifikat Elektronik BSrE BSSN.

Dewa Made Indra menyatakan Tanda Tangan Elektronik memungkinkan pelaksanaan tugas kedinasan di manapun, tanpa ada batas ruang dan waktu sehingga lebih fleksibel. Dewa Made Indra berharap seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Bali segera dapat mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik di tempat dan fungsi yang dimiliki. Dewa Made Indra menyatakan seluruh OPD yang tidak mampu hanya memiliki dua pilihan yaitu ikut mengimplementasikannya atau mengundurkan diri.

Dewa Made Indra menambahkan dunia luar sudah menerapkan berbagai sistem dan teknologi informasi dalam menunjang tugas dan pekerjaan. Bersama-sama seluruh OPD harus sedikit demi sedikit meninggalkan cara konvensional ke cara digital and peperless agar kedepan pelayanan lebih cepat, efektif dan efisien. Dewa Made Indra mempraktikan penandatangan surat dinas menggunakan Tanda Tangan Elektronik sesaat setelah perjanjian kerjasama dilakukan. Diakhir acara, Kepala BSrE berdiskusi tentang seluk beluk penggunaan Sertifikat Elektronik dengan peserta kegiatan.

Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat - BSSN

Implementasi Sertifikat Elektronik Perkuat Reformasi Birokrasi BSSN

Jakarta (12/3). Pengelola Reformasi Birokrasi (RB) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang terdiri Agen Perubahan, BSSN Muda dan Tim RB BSSN menyampaikan inovasi program RB di lingkungan BSSN dalam gelaran kegiatan "BSSN Reform Gathering: Tik Tok (Ngobrol Cantik Tak...

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 – 2019

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi penyelenggara negara, sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah...

Kepala BSSN pada acara Tamu Khusus TVOne

Wawancara ekslusif Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dengan TVOne pada acara Tamu Khusus yang ditayangkan pada hari Minggu, 7 Januari 2018. Berita Terbaru Panduan