Jakarta (16/7) Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital (PIIFD), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Brigadir Jenderal TNI Bondan Widiawan, S.Kom, M.Si, memberikan paparan tentang peran Keamanan Siber pada Strategi Komunikasi Humas dalam Rangka Pertahanan Negara pada Forum Komunikasi Bakohumas Kemhan 2019. Acara ini dihadiri oleh Praktisi Humas berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah dan dilaksanakan di Kantor Kementerian Pertahanan Jakarta.

Acara dibuka oleh Prof Henry Subianto Staf Ahli Bidang Hukum Kemkominfo. Henry menyampaikan bahwa Humas pemerintah memiliki fungsi mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan citra dan reputasi pemerintah, membangun jembatan sosialisasi yang baik, membangun hubungan yang menguntungkan antar stakeholder serta membangun kepercayaan. “Masrarakat memiliki kebebasan untuk mengakses informasi namun ada beberapa informasi yang dikecualikan dan informasi rahasia” ujarnya.

Perkembangan teknologi informasi terus meningkat dan diiringi dengan banyaknya kasus kejahatan didunia maya (cyber crime). Pesatnya perkembangan teknologi tersebut hampir menjangkau setiap sisi kehidupan dan berpengaruh terhadap cara bersosialisasi dan komunikasi tidak terkecuali bidang kehumasan. Kehumasan mau tidak mau harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, jika dahulu humas memanfaatkan media konvensional seperti layar kaca dan surat kabar, di era cyber ini berbagai media seperti website, jejaring sosial dan instan mesengger dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi organisasi kepada masyarakat.

Negara harus mampu menyikapi dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap kerawanan atau ancaman terhadap keamanan informasi, khususnya informasi sensitif dan strategis. Pemanfaatan keamanan siber dalam strategi komunikasi humas dapat menjamin pertahanan negara yang kokoh serta sebagai pijakan dalam mengklarifikasi informasi.

Selanjutnya Bondan menyampaikan berbagai ancaman keamanan siber yaitu serangan hacker dari luar pemerintah, serangan malware yang membahayakan, ancaman sosial engineering yang memanfaatkan kelemahan dari personil, ancaman spam yang biasa menyerang email, serangan fisik terkait insfrastruktur TI, pencurian mobile device yang dapat menjadi ancaman pencurian data pribadi serta ancaman serngan DOS yaitu ancaman untuk jaringan komputer yang akan mematikan fungsi layanan/ service server. Bondan menambahkan sumber ancaman keamanan bisa dari luar negeri atau pemerintah asing, komunitas hacking yang sulit diantisipasi atau individu tanpa terkait komunitas serta bisa dari kesalahan dari pihak oknum yang memiliki niat jahat.

“Diperlukan kolaborasi dan kerjasama dalam CSIRT untuk mewujudkan keamanan siber”, ujarnya. BSSN memiliki Gov-CSIRT (Government Cyber Security Insiden Response Team) yaitu merupakan tim respon insiden siber sektor pemerintah yang memberikan layanan respon insiden disektor pemerintah. Gov-CSIRT mengemban misi membangun, mengoordinasikan, mengolaborasi dan mengoperasionalkan sistem mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden keamanan siber pada sektor pemerintah.

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BSSN

Kepala BSSN Hinsa Siburian Beri Penghargaan Kepada Pegawai BSSN

Jakarta (BSSN) - Upacara peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di Halaman Kantor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Jakarta, Sabtu (17/8). Dalam peringatan itu Kepala BSSN Hinsa Siburian menghimbau ke seluruh pegawai BSSN agar terus...

Kepala BSSN pada acara Tamu Khusus TVOne

Wawancara ekslusif Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dengan TVOne pada acara Tamu Khusus yang ditayangkan pada hari Minggu, 7 Januari 2018. Berita Terbaru Panduan

Share This