Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah berlaku sejak 2010 menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik. Dalam rangka pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, BSSN sebagai Badan Publik harus mempersiapkan dan menyediakan informasi publik yang diminta oleh masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dengan membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Visi Pelayanan Publik

Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi yang SMART dalam memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Misi Pelayanan Publik

Dalam mewujudkan visi di atas ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas;
2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi;
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM layanan informasi publik; dan
4. Penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

Motto Pelayanan Publik

“SMART dalam memberikan pelayanan informasi”

Maklumat Pelayanan Publik

MAKLUMAT PELAYANAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN JAJARAN PENGELOLA PELAYANAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK PROFESSIONAL DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SECARA BERKELANJUTAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

APABILA TERDAPAT PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI, MAKA SIAP DIBERIKAN SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

Jakarta, 28 Agustus 2018

BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

.

<<< KEMBALI

Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN