Jakarta, BSSN.go.id – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 bertema “Transformasi Digital dan Profesionalisme SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara virtual pada Rabu (18/11).

Rakornas tersebut dibuka oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya Joko Widodo menyampaikan saat ini Indonesia berada dalam kondisi yang tidak mudah. Di satu sisi bangsa Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang menuntut prioritas bidang kesehatan namun di sisi lain bangsa Indonesia juga harus menyelamatkan perekonomian.

Joko Widodo menyatakan pada posisi sulit seperti saat ini, dari sisi ekonomi, yang dibutuhkan adalah peredaran uang yang banyak dan hal tersebut bisa dihasilkan dari konsumsi dan belanja pemerintah.

 

Presiden berharap LKPP bisa memanfaatkan teknologi melakukan terobosan untuk menaikkan peredaran uang melalui kemudahan melakukan dan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah. Presiden juga menghimbau peserta rakor untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah menggunakan produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil dan menengah. Hal tersebut akan meningkatkan value for moneyanggaran negara dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat selain juga menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Dalam kegiatan tersebut Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, menyampaikan LKPP sedang menjajaki integrasi sistem pengadaan barang/jasa dengan data pendirian perusahaan yang ada di Kementerian Hukum dan HAMserta dengan data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang dimiliki BPS. Roni menyatakan integrasi sistem tersebut dalam rangka sistem end to end pengadaan barang/jasa menjadi yang selama ini terpisah pisah menjadi satu sistem yang utuh sehingga tersedia data yang lebih lengkap dan akurat dalam pemilihan penyedia serta untuk mempermudah proses pengadaan.

Roni juga menyatakan LKPP juga melakukan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerahdan e-marketplace meluncurkan program Belanja Pengadaan untuk memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah.

Rakor dihadiri oleh pemangku kepentingan pengadaan barang/jasa dari seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan berbagai perwakilan organisasi mitra pembangunan. Kepala BSSN, Hinsa Siburian,didampingi oleh Direktur Proteksi Ekonomi Digital, Anton Setiyawan, turut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 tersebut secara virtual dari Kantor BSSN, Ragunan, Jakarta Selatan.

Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN

Imbauan Keamanan Kerentanan Port Thunderbolt

Thunderbolt digadang-gadang sebagai teknologi port berperforma tinggi yang mampu menjembatani pemindahan data dengan ukuran yang cukup besar dalam waktu yang relatif lebih singkat. Thunderbolt juga mampu menghubungkan beberapa perangkat sekaligus dengan ukuran daya...

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 – 2019

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi penyelenggara negara, sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah...