Jakarta, 12 Agustus 2019
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) yang diinisiasi oleh DPR telah diserahkan kepada pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkesempatan menyelenggarakan Diskusi Publik dan Simposium Nasional tentang RUU KKS pada Senin, 12 Agustus 2019. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi segenap komponen masyarakat yang akan memberikan tanggapan dan saran terkait substansi RUU KKS. Dengan harapan bahwa semua respon yang diterima merupakan materi umpan balik pada Rapat Dengar Pendapat di DPR. Kegiatan diikuti oleh sekitar 300 peserta terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, ahli/profesional, asosiasi, lembaga sosial masyarakat, komunitas siber nasional, serta media massa yang bergerak dalam bidang keamanan dan ketahanan siber.

Kepala BSSN dalam sambutan pembukaan tadi menyatakan bahwa kita semua perlu terus waspada terhadap potensi serangan siber atau Cyber Awareness. Tanpa kesadaran siber yang gigih niscaya tidak mungkin kita semua mewujudkan ketahanan siber untuk menuju visi “kedaulatan siber nasional berkelas dunia”.

Secara bergantian narasumber memaparkan tema yang berkaitan dengan keamanan dan ketahanan siber. Pada kegiatan tersebut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara menjadi narasumber pertama membawakan tema “Urgensi Payung Hukum dalam Mewujudkan Kedaulatan Siber Indonesia”, selanjutnya Ketua DPR Rl – Bambang Soesatyo mengangkat tema “Membedah Peran Legislatif dalam Mendukung Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional” dan terakhir akademisi sekaligus praktisi hukum telematika – Edmon Makarim memaparkan “Kedaulatan Negara Dalam Keamanan dan Ketahanan Siber”.

Dukungan Hubungan Media, Dukungan Strategis Pimpinan

Biro Hukum dan Humas, Badan Siber dan Sandi Negara

Share This