PROFIL MUSEUM SANDI

SEJARAH MUSEUM SANDI

Badan Siber dan Sandi Negara melestarikan nilai-nilai sejarah perjuangan insan persandian sebagai bagian integral perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk museum. Museum yang kemudian diberi nama Museum Sandi tersebut digunakan sebagai media penanaman nilai patriotisme dan nilai kejuangan kepada generasi muda. Museum Sandi dibangun atas prakarsa bersama antara Kepala Lembaga Sandi Negara RI, Mayjen TNI Nachrowi Ramli dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada tahun 2006. 

Oleh Kepala Lembaga Sandi Negara, Mayjen TNI Nachrowi Ramli, gagasan tersebut disambut baik dan segera ditindaklanjuti dengan membentuk sebuah tim Pengisian Koleksi Persandian di Museum Perjuangan Yogyakarta, yang kemudian berkembang dan dikenal dengan nama Tim Museum Sandi.

Tim Museum Sandi kemudian segera melaksanakan tugasnya yang dimulai dari pertengahan tahun 2006, beriringan dengan rencana pembangunan Monumen Sandi di Dukuh, Kulonprogo, Yogyakarta. Akan tetapi, kegiatan pembangunan Museum Sandi sempat mengalami kendala yang disebabkan oleh musibah gempa bumi yang melanda Propinsi DIY pada tanggal 27 Mei 2006. Gempa bumi tersebut telah mengakibatkan kerusakan fisik yang cukup berat pada Museum Perjuangan Yogyakarta. Akhirnya, berkat komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, Museum Perjuangan dapat direnovasi kembali. Puncaknya pada tanggal 29 Juli 2008. Namun dengan berkembangnya koleksi dan fasilitas, Museum Sandi dipindahkan ke daerah Kotabaru Yogyakarta, tepatnya di jalan Faridan Muridan Noto 21, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Lembaga Sandi Negara RI Mayor Jenderal TNI. Dr. Djoko Setiadi, M.Si. bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam IX pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014.

Untuk menjawab tantangan yang ada, maka pendirian Museum Sandi memiliki tiga tujuan luhur, yaitu:1. Untuk menampilkan dan memelihara koleksi sandi yang bernilai sejarah guna menambah pengetahuan dan wawasan pengunjung tentang dunia persandian;2. Museum sandi sebagai wahana dan media pembelajaran bagi masyarakat, khususnya generasi muda mengenai peranan persandian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia, dan3. Museum sandi merupakan sarana sosialisasi persandian kepada masyarakat luas.

Secara garis besar, tugas dari Tim Museum Sandi dari tahun 2006 sampai dengan peresmian, sebagai berikut :

  • Pengumpulan data dan informasi untuk koleksi Museum Sandi, melalui wawancara dengan para pelaku sejarah persandian, studi pustaka, studi banding ke berbagai museum dan penyelenggaraan Seminar Sejarah Persandian
  • Pengumpulan dan pemilihan koleksi Museum Sandi
  • Pembuatan sarana dan prasarana pameran Museum Sandi
  • Pembuatan perjanjian kerjasama antara Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dengan Departemen Kebudayaan dan pariwisata (Depbudpar)
  • Penyusunan dan penataan koleksi Museum Sandi di ruang pamer.

Museum ini menempati bangunan cagar budaya berarsitektur belanda yang pada kurun tahun 1947 digunakan sebagai kantor Kementerian Luar negeri. Selain berisi ilmu mengenai sejarah persandian pada masa Agresi Militer Belanda I dan II, museum ini juga mengenalkan cara membuat pesan sandi sederhana menggunakan pensil dan kertas. Museum ini memuat sejarah pendirian institusi pengamanan berita rahasia pada awal kemerdekaan Indonesia oleh Bapak Persandian Indonesia – dr. Roebiono Kertopati.

SEJARAH PERSANDIAN REPUBLIK INDONESIA

Lembaga Sandi Negara atau sekarang disebut dengan Badan Siber dan Sandi Nasional yang cikal bakalnya terbentuk dari tahun 1946 memiliki sejarah yang panjang. Jika kita ingin menelusuri lebih jauh tentang sejarah lembaga yang bersifat rahasia ini. Kita akan kembali pada setahun setelah indonesia merdeka yaitu tepatnya pada tahun 1946.

Ditengah dentuman meriam dan senapan yang meliputi masa revolusi fisik pada awal 1946, maka tanpa suara-suara heroik revolusioner berlangsung kegiatan yang hampir tidak dikenal kegiatan serta namanya. Kegiatan itu adalah usaha mengamankan pemberitaan Pemerintah Republik Indonesia yang khususnya dilewatkan pada sistem telekomunikasi. Kegiatan itu dinamakan kegiatan Persandian.
Pada tanggal 4 April 1946 jam 10.00 pagi WIB. Menteri Pertahanan yang saat itu dijabat oleh Amir Syarifuddin, menugaskan Kolonel Dr. Roebiono Kertopati untuk mendirikan sebuah badan persandian nasional. Perwira menengah tersebut pada waktu itu menjabat sebagai dokter (medis) di Kementrian Pertahanan Bagian B (Intelijen). Maka dibentuklah “Dinas Kode” Kementerian Pertahanan pada tanggal 4 April 1946, yang kemudian melembaga menjadi “Djawatan Sandi” dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan nomor 11/MP/1949 pada tanggal 2 September 1949. Dalam konteks lintasan sejarah inilah, tanggal 4 April ditetapkan sebagai Hari Persandian Republik Indonesia.
Melalui SK Presiden RIS nomor 65/1950, pada tanggal 14 Februari 1950, terjadi pemisahan struktur organisasi persandian dari Kementerian Pertahanan, yang berada langsung di bawah Presiden. Pada 22 Februari 1972 menjadi “Lembaga Sandi Negara” dengan Keppres No. 7/1972. Sejalan dengan konsolidasi/penataan struktur kelembagaan Pemerintah, terjadi perubahan landasan hokum Lembaga Sandi Negara, berturut-turut pada 18 Juli 1994 dengan Keppres Nomor 54/1994, pada 7 Juli 1999 dengan Keppres Nomor 77/1999, dan terakhir dengan Keppres Nomor 103/2001.

Lembaga Sandi Negara sudah mengalami 6 (enam) masa kepemimpinan, dimulai dari Mayor Jenderal TNI Dr. Roebiono Kertopati dari tahun 1946-1984, diikuti kepemimpinan Laksamana Muda TNI Soebardo dari tahun 1986-1998, selanjutnya oleh Laksamana Muda TNI B.O. Hutagalung dari tahun 1998-2002, lalu Mayor Jenderal TNI Nachrowi Ramli, S.E. dari tahun 2002-2008, kemudian dari tahun 2009-2011 dibawah kepemimpinan Mayor Jenderal TNI Wirjono Budiharso, S.IP, Mayor Jenderal TNI Dr. Djoko Setiadi, M.Si. dan sekarang dipimpin oleh Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN