Jakarta-BSSN.go.id (10/9). Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) membahas Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Tahun Anggaran 2021 Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional dan Badan Keamanan Laut. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II Kompleks DPR dan MPR RI pada hari Kamis (10/9/2020).

“Kementerian keuangan memberikan tiga persyaratan bagi Mitra Komisi I DPR RI jika ingin mengajukan kenaikan anggaran, yaitu Opini BPK, daya serap dan Laporan Kinerja harus baik,” ucap Utut Adiantomembuka Raker.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Utama BSSN, Syahrul Mubarak, memaparkan Program Rencana Kerja dan Rencana Anggaran BSSN Tahun Anggaran 2021 yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, pagu anggaran dan Program Prioritas BSSN tahun anggaran2021.

 

“Dalam RPJMN tahun 2020–2024, Pemerintah memiliki visi “Tewujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, pemerintah menjalankan sembilan misi beserta tujuh agenda pembangunan. Peran BSSN termasuk dalamagenda Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Publik,” papar Syahrul.

“Dalam RPJMN 2020-2024 ini, BSSN menjadi pengampu major project Penguatan National Security Operation CenterSecurity Operation Center (NSOC-SOC) dan Pembentukan 121 CSIRT. Beberapa hal tersebut merupakan satu-satunya major project di lingkungan Polhukhankam,” tambah Syahrul.

“Untuk pagu anggaran BSSN tahun anggaran 2021 kebutuhan anggaran BSSN seharusnya sebesar Rp 4,4 Triliun dengan rincian Rp 3,2 Triliun merupakan alokasi kebutuhan anggaran BSSN dalam mencapai target Renstra Tahun 2021 dan Rp 1,1 Triliun untuk mengerjakan program kerja BSSN Tahun 2020 yang terkena dampak penghematan anggaran.”

“Namun demikian apabila keseluruhan kebutuhan anggaran BSSN tersebut tidak dapat terpenuhi, BSSN berharap bisa mendapatkan alokasi anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp 2,8 Triliun, dengan rincian Rp 1,7 Triliun merupakan pagu anggaran BSSN tahun 2021 dan Rp 1,1 Triliun untuk mengerjakan program kerja BSSN tahun 2020 yang terkena dampak penghematan anggaran,” ujar Syahrul.

Untuk Program Prioritas BSSN yang meliputi Organisasi CSIRT pada sektor IIKN dan Pemerintrah, peluasan cakupan area NSOC, peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan SPBE pada K/L/D, penguatan National Data Center, pembangunan Kapasitas National Computer Security Incident Response Team dan perangkat Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPTI).

Pimpinan Komisi 1 DPR RI dalam kesimpulan menyampaikan Komisi 1 DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN

BSSN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Resmikan JabarProv-CSIRT

Depok, BSSN.go.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat(Pemprov Jabar) meresmikan Computer Security Incident Response Team Pemerintah Provinsi Jawa Barat(JabarProv-CSIRT). Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Yoseph...

BSSN Jalankan Strategi Baru Reformasi Birokrasi

Jakarta, BSSN.go.id – Hasil monitoring dan evaluasi merupakan masukan yang sangat berharga dalam menyusun rencana aksi perbaikan suatu program kerja/kegiatan. Pelaksanaan kegiatan termasuk agenda reformasi birokrasi dalam institusi pemerintah agar dapat berjalan...

Imbauan Keamanan Kerentanan Port Thunderbolt

Thunderbolt digadang-gadang sebagai teknologi port berperforma tinggi yang mampu menjembatani pemindahan data dengan ukuran yang cukup besar dalam waktu yang relatif lebih singkat. Thunderbolt juga mampu menghubungkan beberapa perangkat sekaligus dengan ukuran daya...

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 – 2019

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi penyelenggara negara, sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah...