Jakarta (2/7) Dalam Jaringan infrastruktur kritikal setidaknya terdapat tiga lapisan (layers) setelah konstelasi jaringan infrastruktur kritikal nan kompleks yang dikelola dan dipelihara operasionalnya oleh banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda dan strategis. Lapisan pertama merupakan keamanan siber (Cyber Security), bentuknya abstrak, namun sejatinya dapat dijangkau dan dirasakan manfaatnya. Lalu, lapisan kedua senjata siber (Cyber Weaponry), bentuknya mungkin abstrak, tidak kasat mata, namun dapat merusak jaringan infrastruktur kritikal. Kemudian, lapisan ketiga adalah pertahanan siber (Cyber Defense), bentuknya suatu konsep strategis, harus konkrit, apabila semua jaringan infrastruktur kritikal digelar maka dapat diketahui kebijakan nasional tentang pertahanan siber.

Hal di atas dipaparkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia, Hinsa Siburian, saat menjadi narasumber di acara Round Table Discussion bertema “Wilayah Negara dan Sistem Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945” yang digelar Lembaga Pengkajian MPR RI di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (2/7).

Sebagai masalah yang penting, dapat diasumsikan ancaman siber datang dari seluruh ruang siber yang ada di bumi, tempat domisili seluruh penduduk atau komunitas dunia yang sehari-hari disadari atau tidak disadari, dalam wujud operasi internet untuk memperoleh informasi atau untuk maksud-maksud yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk ancaman siber dapat berupa eksploitasi siber dan pengaruh siber. Dari luar dapat menembus lapisan pertahanan siber hingga lapisan keamanan siber, lalu menghancurkan jaringan infrastruktur kritikal, tanpa kenal waktu.

“Peperangan siber yang berbeda terletak pada aktor pelakunya yakni kemungkinan diduga diinisiasi oleh aktor negara yang akan menyasar informasi dan infrastruktur kritikal negara lain dengan risiko lumpuhnya sebuah negara,” ungkap Hinsa. Lalu bagaimana mendeteksi ancaman siber sekaligus memanfaatkan teknologi untuk mengidentifikasinya, Hinsa menginformasikan, hasil pantauan BSSN tercatat wilayah kedaulatan Indonesia mengalami sekitar 232.447.974 kali percobaan serangan siber yang terdiri dari 122.435.215 jenis serangan malware dan 16.939 jenis insiden website selama tahun 2018. “Untuk bulan Mei 2019, jenis serangan siber yang dikategorikan Trojan-activity dengan indikasi penyebaran malware mencapai 1,9 juta serangan. Disusul serangan berkategori Attempted-admin, yakni semacam percobaan merebut “privilege” untuk menjadi “admin” pada suatu akun yang mencapai 1,1 juta serangan,” ujarnya

Acara yang digagas oleh Lembaga Pengkajian MPR RI ini dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Siwi Sukma Adji, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya Yuyu Sutisna dan tokoh-tokoh lainnya. Diskusi dipimpin Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rully Chairul Azwar , didampingi Anggota Lemkaji MPR Mohammad Jafar Hafsah dan Pataniari Siahaan dengan Moderator Valina Singka Subekti. (RM-YH)

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Humas

Kepala BSSN pada acara Tamu Khusus TVOne

Wawancara ekslusif Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dengan TVOne pada acara Tamu Khusus yang ditayangkan pada hari Minggu, 7 Januari 2018. Berita Terbaru Panduan

Share This