Jakarta (7/8) – Setelah disahkan dalam rapat paripurna pada 4 Juli 2019 lalu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) resmi menjadi usul inisiatif DPR. Inisiatif ini berangkat dari kebutuhan Indonesia yang dinilai belum memiliki pengaturan memadai terkait strategi keamanan siber karena ada sejumlah keterbatasan dan kelemahan dalam melindungi infrastruktur dan keamanan siber di Indonesia, lantaran ketentuannya masih tersebar di berbagai regulasi.

Belum lagi, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang paling rentan dari resiko serangan siber dan pencurian data pribadi. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2018 telah terjadi 232,45 juta insiden serangan siber di Indonesia, sebanyak 122.435.215 diantaranya berupa serangan malware.

Merespon hal tersebut, Ronald Tumpal selaku Direktur Proteksi Pemerintah BSSN mengatakan, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber penting untuk segera di sahkan untuk mengantisipasi dan memitigasi resiko keamanan siber, agar kepentingan nasional senantiasa tetap terjaga dan terlindungi.

“Karena itu pemilihan kata siber bertujuan melindungi seluruh bangsa dan negara Indonesia, termasuk aset-aset yang penting bagi hajat hidup orang banyak dan menjadi kepentingan nasional Indonesia,” ujar Ronald dalam diskusi publik “Meneropong Arah Kebijakan Keamanan Siber Indonesia” di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Rabu (7/8).

Dalam draft yang telah tersedia untuk publik, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dari objek, media, dan infrastruktur transaksi elektronik seperti kepastian hukum dalam menjaga tiga sektor utama yaitu Pemerintah, Informasi Infrastruktur Kritis Nasional, dan Ekonomi Digital.

Menurut Ronald, program legislasi nasional khususnya keamanan siber harus menjadi prioritas untuk disahkan tahun ini mengingat tingkat risiko dan ancaman terhadap penyalahgunaan teknologi, informasi dan komunikasi berbanding lurus dengan tingginya tingkat pemanfaatan hal tersebut di kehidupan bermasyarakat. Saat ini pemerintah tengah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk pembahasan RUU Kamtansiber dimaksud. (RM-YH)

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BSSN

Imbauan Keamanan Kerentanan Port Thunderbolt

Thunderbolt digadang-gadang sebagai teknologi port berperforma tinggi yang mampu menjembatani pemindahan data dengan ukuran yang cukup besar dalam waktu yang relatif lebih singkat. Thunderbolt juga mampu menghubungkan beberapa perangkat sekaligus dengan ukuran daya...

Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 – 2019

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja bagi penyelenggara negara, sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah...