Jakarta (7/8) – Setelah disahkan dalam rapat paripurna pada 4 Juli 2019 lalu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) resmi menjadi usul inisiatif DPR. Inisiatif ini berangkat dari kebutuhan Indonesia yang dinilai belum memiliki pengaturan memadai terkait strategi keamanan siber karena ada sejumlah keterbatasan dan kelemahan dalam melindungi infrastruktur dan keamanan siber di Indonesia, lantaran ketentuannya masih tersebar di berbagai regulasi.

Belum lagi, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang paling rentan dari resiko serangan siber dan pencurian data pribadi. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2018 telah terjadi 232,45 juta insiden serangan siber di Indonesia, sebanyak 122.435.215 diantaranya berupa serangan malware.

Merespon hal tersebut, Ronald Tumpal selaku Direktur Proteksi Pemerintah BSSN mengatakan, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber penting untuk segera di sahkan untuk mengantisipasi dan memitigasi resiko keamanan siber, agar kepentingan nasional senantiasa tetap terjaga dan terlindungi.

“Karena itu pemilihan kata siber bertujuan melindungi seluruh bangsa dan negara Indonesia, termasuk aset-aset yang penting bagi hajat hidup orang banyak dan menjadi kepentingan nasional Indonesia,” ujar Ronald dalam diskusi publik “Meneropong Arah Kebijakan Keamanan Siber Indonesia” di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Rabu (7/8).

Dalam draft yang telah tersedia untuk publik, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dari objek, media, dan infrastruktur transaksi elektronik seperti kepastian hukum dalam menjaga tiga sektor utama yaitu Pemerintah, Informasi Infrastruktur Kritis Nasional, dan Ekonomi Digital.

Menurut Ronald, program legislasi nasional khususnya keamanan siber harus menjadi prioritas untuk disahkan tahun ini mengingat tingkat risiko dan ancaman terhadap penyalahgunaan teknologi, informasi dan komunikasi berbanding lurus dengan tingginya tingkat pemanfaatan hal tersebut di kehidupan bermasyarakat. Saat ini pemerintah tengah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk pembahasan RUU Kamtansiber dimaksud. (RM-YH)

Bagian Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BSSN

BSSN Raih Maturitas Level III Penerapan SPIP

Jakarta, BSSN.go.id - Setelah melewati sejumlah penilaian dari tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia berhasil mendapatkan capaian maturitas level III dalam penerapan Sistem...

FGD Uji Publik Voluntary Vulnerability Disclosure Program (VVDP)

Jakarta, BSSN.go.id - Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri 4.0 memiliki empat pilar fungsional yaitu big data, internet of things, internet of service, dan cyber security. Empat pilat tersebutt saling berkaitan satu sama lain begitu...

Kepala BSSN pada acara Tamu Khusus TVOne

Wawancara ekslusif Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dengan TVOne pada acara Tamu Khusus yang ditayangkan pada hari Minggu, 7 Januari 2018. Berita Terbaru Panduan

Share This