.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA

.

.

Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan dipimpin oleh Sekretaris Utama. Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN.

Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: koordinasi kegiatan di lingkungan BSSN; koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BSSN; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BSSN; pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Sekretariat Utama terdiri atas Biro Perencanaan dan Keuangan; Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; Biro Hukum dan Komunikasi Publik; dan Biro Umum.

1. Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan kinerja dan risiko, serta pengelolaan urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek BSSN;
  2. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran BSSN;
  3. penyiapan koordinasi dan pengelolaan kinerja organisasi dan risiko BSSN; 
  4. pelaksanaan sistem akuntansi, pengelolaan perbendaharaan, dan penyusunan laporan keuangan BSSN; dan 
  5. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro.
2. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan budaya kerja; 
  2. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia; 
  3. pengelolaan karir, kinerja, kesejahteraan, dan disiplin sumber daya manusia; 
  4. penilaian kompetensi serta penyusunan rencana dan evaluasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  5. pengelolaan informasi sumber daya manusia; dan
  6. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro.
3. Biro Hukum dan Komunikasi Publik

Biro Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, koordinasi kegiatan kerja sama di bidang keamanan siber dan sandi, pengelolaan komunikasi dan layanan informasi publik, pengelolaan naskah dinas dan kearsipan, serta pengelolaan ketatausahaan dan dukungan strategis pimpinan. Dalam melaksanakan tugas Biro Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan; 
  2. pelaksanaan advokasi hukum; 
  3. penyiapan koordinasi dan penyusunan dokumen kerja sama dan hubungan antar lembaga; 
  4. pengelolaan hubungan masyarakat, komunikasi publik, layanan informasi, publikasi, dokumentasi, dan perpustakaan; 
  5. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 
  6. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan dukungan strategis pimpinan; dan
  7. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro. 
4. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan pengadaan barang/jasa. Dalam melaksanakan tugas Biro Umum menyelenggarakan fungsi: 

  1. pengelolaan urusan rumah tangga; 
  2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; 
  3. pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan 
  4. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro. 

.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik – BSSN