Jakarta, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI), Hinsa Siburian,turut hadir secara virtual sebagai Keynote Speaker dalam acara Seminar Digital yang diselenggarakan oleh IBM Indonesia dengan tajuk Win The Cyber War by Embracing a “Zero Trust Strategy, pada Rabu (21/04/2021).

Dalam paparannya, Hinsa mengatakan bahwa keamanan dalam ruang siber bukanlah suatu upaya yang hanya melibatkan satu pihak tunggal. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan merupakan hal yang krusial dalam mencapai tujuan keamanan siber.

Sesuai dengan apa yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data dan dalam bidang pertahanan keamanan, kita juga harus tanggap dan siap menghadapi perang siber.

Maka untuk itu kita perlu memiliki konsep Cybersecurity Governance dari seluruh pemangku kepentingan keamanan siber Indonesia yang meliputi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat/komunitas, yang disebut sebagai Quadhelix Stakeholder, harus dapat saling berinteraksi untuk mencapai tujuan strategi keamanan siber sehingga peran dan tanggung jawab keamanan siber berada pada seluruh lapisan masyarakat,” kata Hinsa.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam menangani permasalahan keamanan siber, BSSN RI membentuk suatu organisasi pelaksana keamanan siber yaitu Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

CSIRT adalah organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktifitas insiden keamanan siber,” ujar Hinsa.

Selanjutnya, Pusopskamsinas / NSOC BSSN berperan sebagai National CSIRT (NAT-CSIRT) yang akan berkolaborasi dengan CSIRT Internasional. Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah BSSN (Deputi III) berperan sebagai Gov-CSIRT.

Selain itu dalam memaksimalkan penerapan keamanan informasi khususnya dalam area pengelolaan risiko dan kerangka kerja pada pelaku ekonomi digital. BSSN terus melakukan kegiatan bimbingan teknis INDEKS KAMI dan pengelolaan risiko untuk PSE khususnya sektor ekonomi digital.

BSSN RI juga telah menerbitkan regulasi Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 yang salah satunya berisi kewajiban PSE untuk menerapkan standar keamanan informasi, yaitu SNI ISO 27001,” jelasnya.

Sebelum menutup paparannya Hinsa berpesan, kita harus pahami bersama bahwa serangan siber dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tak mengenal batas ruang dan waktu. Dampak yang ditimbulkan dapat berwujud nyata dan mengancam keamanan nasional.

Untuk itu kita harus membangun sistem keamanan terbaik sebagai benteng pertahanan ruang siber. Dan saya berharap melalui acara seminar digital ini dapat menjadi sarana berdiskusi dan pemahaman bersama dalam menjawab tantangan pembangunan sinergisitas, kolaborasi dan kerja sama untuk stabilitas keamanan siber dan peningkatan perekonomian nasional,” ucapnya.

Acara Seminar Digital ini juga dihadir oleh Country Manager Cloud & Cognitive Software IBM Indonesia, Erwin Sukiato; APAC Digital Trust Leader IBM Global Markets, Mr. Shaibal Saha; serta Para Pimpinan IBM Indonesia. (Ri/Yud)

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN