Jakarta, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) menjalin kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait keamanan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik Kemenko PMK di Ruang Heritage Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Dokumen MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala BSSN RI Hinsa Siburian dan Menko PMK Muhadjir Effendy sedangkan, naskah PKS ditanda angani oleh Kepala Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN RI Jonathan Gerhard dan Kepala Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kemenko PMK Budi Prasetyo.

Hinsa menyampaikan tujuan kerja sama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik di lingkungan Kemenko PMK.

“Saya berharap, pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kemenko PMK mampu mengoptimalkan pelayanan internal dan eksternal dalam bentuk transaksi elektronik yang efektif, aman dan terpercaya,” kata Hinsa.

Nota Kesepahaman tersebut, lanjut Hinsa, merupakan komitmen bersama antara BSSN RI dengan Kemenko PMK dalam mewujudkan keamanan siber di lingkungan pemerintahan melalui pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui workshop, pelatihan, konsultasi, evaluasi keamanan informasi, dan sharing informasi.

Muhadjir Effendy mengatakan kerja sama dengan BSSN tersebut merupakan salah satu perwujudan kebijakan pemerintah terkait implementasi e-government sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“Adopsi teknologi informasi dan komunikasi, sambungnya, telah diterapkan untuk menunjang proses bisnis organisasi yang mempunyai tusi utama dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan,” ujarnya.

Untuk memperluas proses transformasi digital, sambungnya, kami berinisiasi untuk memanfaatkan tanda tangan digital, sehingga para pejabat di lingkungan Kemenko PMK dapat menandatangani dokumen atau naskah dinas secara elektronik di manapun dan kapanpun tanpa dibatasi tempat dan waktu.

“Saya menyampaikan apresiasi atas kesepakatan ini, dan mengucapkan terima kasih atas dukungannya dalam mewujudkan penggunaan sertifikat elektronik di Kemenko PMK. Semoga Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini mendorong kita semua untuk menjadi lebih baik,” tutupnya.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN